Dia menambahkan, seharusnya pemerintah hadir memberi insentif, subsidi ditambah, bukan cuma otak atik subsidi saja dengan dalih tak tepat sasaran dan lain-lain.
Terkait rencana Pemerintah melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam, Fahri justru mempertanyakan apakah dengan impor, harga beras akan turun seketika. Justru yang ia khawatir, kebijakan tersebut akan menimbulkan panic buying seperti operasi pasar yang besar maupun kebijakan impor.
“Atau ada pesanan? Padahal Pemerintah juga sudah membentuk Satgas Pangan. Kemana mereka? Kenapa kebijakan seperti ini berulang sepanjang masa, menjelang pemilu?” ujarnya mempertanyakan.
Menurut dia, jika masalah di sisi distribusi, yang mengakibatkan cadangan besar kita tidak cukup, Bulog juga harus dievaluasi. Tugas Bulog adalah menyerap beras hasil petani, tugas ini lebih kompleks dibanding impor.
“Tapi selain tugas mengamankan stok, Bulog juga kepanjangan negara untuk menstabilkan harga. Melindungi petani dari pemburu rente. Bulog jangan jadi pemain yang dipakai oleh kaum kapitalis untuk berburu rente,” tegasnya.
Bukan itu saja, Fahri juga meminta kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan tupoksinya dalam mengamankan produksi beras, salah menata distribusi beras dan salah menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), mesti bertangguangjawab. Kurang berperannya HET dalam mengontrol harga dan menjamin pasokan harus dievaluasi.
“Kejadian ini menjadi momentum bagi DPR dan Pemerintah untuk menata kembali kebijakan yang harus diakui keliru. Karena ada nasib jutaan petani, nasib pangan utama seluruh rakyat yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Menurut dia, negara ini basis ekonominya jelas berideologi kerakyatan.
“Makanya tidak usah sok-sokan liberal dengan mengutak atik dan mencabut subsidi untuk petani. Petani harus diberdayakan. Petani harus dimodernisasi alat-alat produksinya,” pungkasnya. (SU05)
