Habib Rizieq Terancam Dipenjara Pemerintah Arab Saudi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) terancam ditahan oleh Kerajaan Arab Saudi (KSA) akibat persoalan izin tinggal atau visa yang telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa.

“Arab Saudi dikenal memiliki hukum yang tegas terkait pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing (WNA) dari negara mana pun,” kata Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Jumat (28/9).

Dijelaskan Dubes Agus, pelaku pelanggaran dapat dideportasi dan dikenakan hukuman larangan memasuki negara kerajaan itu dari 5 sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai seumur hidup.

“Proses deportasi selalu didahului dengan penahanan di penjara imigrasi sambil menunggu proses pemulangan yang waktunya bisa mencapai satu tahun,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh lakukan penelusuran atas persoalan terkait Habib Rizieq Shihab yang belakangan beredar kabar mengalami masalah di Arab Saudi.

Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa visa Habib Rizieq telah kadaluarsa atau habis masa berlakunya sejak 20 Juli 2018 lalu.

“Visa bernomor 603723XXXX ini sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa No 603724XXXX hingga intiha’ al-iqamah(akhir masa tinggal) pada tanggal 20 Juli 2018,” kata Dubes Agus.

Baca juga: Diungkap KBRI Riyadh, Visa Habib Rizieq Sudah Kadaluarsa per Juli 2018

Sesuai peraturan yang berlaku di KSA, imbuh Agus, untuk memperpanjang visa, seorang warga negara asing (WNA) diharuskan keluar dari Arab Saudi terlebih dahulu.

“Karena keberadaan MRS sampai hari ini masih berada di KAS, maka sejak tanggal 8 Dzul Qa’dah 1439 H/21 Juli 2018, MRS sudah tidak memiliki izin tinggal di KAS,” jelasnya.

Atas kondisi itu, Dubes menyatakan bahwa KBRI akan memberikan pendampingan, perlindungan dan pengayoman sesuai perundang-undangan yang berlaku di Arab Saudi jika Habib Rizieq mengalami permasalahan hukum.

“Baik terkait dengan imigrasi atau lainnya. KBRI Riyadh menegaskan komitmennya untuk mewakili Pemerintah Indonesia melindungi seluruh WNI yang berada di Arab Saudi,” tukas Dubes. (ARif R)

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy