YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah mencederai kedaulatan NKRI. TNI harus segera bertindak dengan seksama untuk membebaskan sandera OPM di Papua tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, peristiwa ini bukan lagi soal kelompok kriminal, namun juga mencederai kedaulatan NKRI.
“Setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” kata Kharis lewat pesan yang diterima oleh SERUJI di Yogyakarta, Sabtu (11/11).
Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut, sehingga pihaknya yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan.
“Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian. Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh,” ujar Kharis.
Kharis menerangkan, upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan. Dirinya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua.
Menurut Kharis, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan.
“NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” tegas Kharis. (ArifKF/SU02)
Polisi kerjanya apa bosss….udah digaji besar, fasilitas komplit tapi cuma masalah gini aja minta TNI yang maju…Densus** jangan cuma pintar berantas teroris ber-KTP, masak ga malu.
Ini kriminal dalam negeri, serahkan Densus 88 saja dulu.
Bukan kkb klu mo psh dr nkri tp teroris