Diklaim Mendukung Reklamasi, Alumni ITB Buat Petisi Kecam Menteri Luhut

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) mengecam keras pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengklaim bahwa pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta sudah melalui kajian yang dilakukan Alumni ITB.

Lewat sebuah petisi yang saat ini beredar dikalangan alumni ITB, Muslim Armas, alumni ITB angkatan 1988 mengumpulkan dukungan yang intinya menolak dan mengecam pernyataan LBP tersebut. Dan menegaskan bahwa alumni ITB menolak reklamasi teluk Jakarta, sebagaimana kajian yang telah mereka lakukan dan telah diserahkan pada Menko Meritim sebelumnya, Rizal Ramli.

“Untuk itu,  kami para Alumni ITB menegaskan Sikap bahwa Kami Menolak Reklamasi Jakarta dan kami akan selalu bersama rakyat untuk  menolak pencabutan moratorium reklamasi yang dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman,” bunyi salah satu poin petisi yang dimotori Muslim Armas dan saat ini telah ditanda-tangani lebih dari 500 alumni ITB.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya LBP mengklaim bahwa ketua Alumni ITB telah membuat kajian tentang reklamasi yang dijadikan masukan untuk melakukan pencabutan moratorium yang dulunya dibuat oleh Rizal Ramli, yang juga alumni ITB.

BACA JUGA:  Kapolri Akui Mako Brimob Tidak Layak Bagi Napi Teroris

“Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan (Djamaluddin, deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur), ketua alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi, mau apa lagi?” kata Luhut, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (6/10) lalu.

Berikut isi petisi yang diterima SERUJI, Jumat (20/10);

Kami,  para Alumni ITB (Institut Teknologi Bandung) menolak keras pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) seolah-olah Alumni ITB mendukung pencabutan Moratorium Reklamasi Jakarta, walaupun Ridwan Djamaludin adalah Ketua IA-ITB tetapi dalam hal yang terkait reklamasi saudara Ridwan Djamaludin adalah bawahannya Menko Kemaritiman LBP sehingga tidak layak nama Alumni ITB dibawa-bawa karena tidak independen dan terdapat conflict of interest.

Untuk itu,  kami para Alumni ITB menegaskan Sikap bahwa Kami Menolak Reklamasi Jakarta dan kami akan selalu bersama rakyat untuk  menolak pencabutan moratorium reklamasi yang dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman.

Ditanda-tangani oleh lebih 500 alumni ITB, termasuk Muslim Armas, Sri Bintang Pamungkas dan banyak lainnya.

(Arif R)

 

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.