Diklaim Mendukung Reklamasi, Alumni ITB Buat Petisi Kecam Menteri Luhut


SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) mengecam keras pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang mengklaim bahwa pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta sudah melalui kajian yang dilakukan Alumni ITB.

Lewat sebuah petisi yang saat ini beredar dikalangan alumni ITB, Muslim Armas, alumni ITB angkatan 1988 mengumpulkan dukungan yang intinya menolak dan mengecam pernyataan LBP tersebut. Dan menegaskan bahwa alumni ITB menolak reklamasi teluk Jakarta, sebagaimana kajian yang telah mereka lakukan dan telah diserahkan pada Menko Meritim sebelumnya, Rizal Ramli.

“Untuk itu,  kami para Alumni ITB menegaskan Sikap bahwa Kami Menolak Reklamasi Jakarta dan kami akan selalu bersama rakyat untuk  menolak pencabutan moratorium reklamasi yang dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman,” bunyi salah satu poin petisi yang dimotori Muslim Armas dan saat ini telah ditanda-tangani lebih dari 500 alumni ITB.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya LBP mengklaim bahwa ketua Alumni ITB telah membuat kajian tentang reklamasi yang dijadikan masukan untuk melakukan pencabutan moratorium yang dulunya dibuat oleh Rizal Ramli, yang juga alumni ITB.

“Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan (Djamaluddin, deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur), ketua alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi, mau apa lagi?” kata Luhut, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (6/10) lalu.

Berikut isi petisi yang diterima SERUJI, Jumat (20/10);

Kami,  para Alumni ITB (Institut Teknologi Bandung) menolak keras pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) seolah-olah Alumni ITB mendukung pencabutan Moratorium Reklamasi Jakarta, walaupun Ridwan Djamaludin adalah Ketua IA-ITB tetapi dalam hal yang terkait reklamasi saudara Ridwan Djamaludin adalah bawahannya Menko Kemaritiman LBP sehingga tidak layak nama Alumni ITB dibawa-bawa karena tidak independen dan terdapat conflict of interest.

Untuk itu,  kami para Alumni ITB menegaskan Sikap bahwa Kami Menolak Reklamasi Jakarta dan kami akan selalu bersama rakyat untuk  menolak pencabutan moratorium reklamasi yang dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman.

Ditanda-tangani oleh lebih 500 alumni ITB, termasuk Muslim Armas, Sri Bintang Pamungkas dan banyak lainnya.

(Arif R)

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close