Difasilitasi Dewan Pers, Permasalahan Tirto.id dengan TKN Jokowi Selesai

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Permasalah yang timbul antara portal berita siber Tirto.id dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin telah dianggap selesai. Permasalah tersebut akibat meme yang diproduksi Tirto dinilai telah menyebarkan hoaks dan tendensius merusak citra cawapres KH Ma’ruf Amin pasca Debat Cawapres pada Ahad (17/3) lalu

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dalam rilis resminya yang diterima SERUJI di Jakarta, Sabtu (30/3).

“Dewan Pers selesai memproses pengaduan Hendra Setiawan, Tim Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin terhadap Tirto.id terkait meme Ma’ruf Amin dalam debat Cawapres Pilpres 2019 pada 17 Maret 2019,” kata Stanley, penggilan akrab Yosep.

Stanley menjelaskan, bahwa Dewan Pers telah melakukan penilaian atas aduan yang dibuat. Pertama, akun resmi media sosial teradu (Tirto.id), merupakan bagian integral dari newsroom, karena konten yang dihasilkan dan diunggah di akun tersebut dibuat dan dikelola dengan mengacu pada proses kerja jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Kedua, meme yang dipersoalkan pengadu (TKN) melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ (Kode Etik Jurnalistik, red) karena tidak akurat dan mengandung opini yang menghakimi,” jelas Yoseph.

Ketiga, jelas Stanley, Dewan Pers menilai Tirto.id telah melakukan tindakan sesuai dengan pasal 10 KEJ dengan segera mencabut meme yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan.

“Pengadu dan teradu dengan difasilitasi Dewan Pers telah mengadakan konferensi pers tanggal 22 Maret 2019 di Ruang Sabam Leo Batubara, Dewan Pers. Sesuai permintaan pengadu, dalam konferensi pers, teradu telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada TKN Jokowi-Ma’ruf dan pihak-pihak yang dirugikan serta masyarakat. Dengan demikian pengaduan ini dinyatakan selesai,” tulis Yosep.

Pengaduan TKN kepada Dewan Pers pada 19 Maret 2019. Dewan Pers lalu memediasi TKN dengan Tirto.id pada 22 Maret 2019.

Dalam forum itu, Dewan Pers mengklarifikasi kepada pengadu dan teradu. Kemudian, dilanjutkan konferensi pers dan permintaan maaf terbuka. Sepekan setelahnya, Dewan Pers menyatakan aduan telah selesai.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.