Cegah Bantuan Diambil di Tengah Jalan, Kemensos Minta Pengamanan TNI/Polri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) meminta pendistribusian bantuan ke Kabupaten Donggala dan daerah lainnya agar dikawal oleh aparat TNI atau polisi untuk memastikan bantuan tidak diambil di tengah jalan dan sampai ke korban.

“Belajar dari pengiriman bantuan logistik dari Sulbar yang diambil massa di jalan menuju Donggala, maka pengiriman bantuan logistik selanjutnya baik dari pusat atau provinsi lain agar sebelum masuk Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Utara meminta pengawalan dari korem/polsek setempat,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat yang dihubungi dari Jakarta, Senin (1/10).

Agar memastikan bantuan aman mengingat barang-barang logistik merupakan aset Kementerian Sosial, dan bantuan dipusatkan di gudang logistik Dinsos Provinsi, tambah Harry.

“Untuk pengendalian terkonsentrasi di Dinsos Provinsi, mengingat barang-barang logistik aset BMN Kemensos,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan proses evakuasi korban gempa dan tsunami di Kota Palu terkendala kurangnya alat berat. Semua masih dilakukan secara manual oleh Basarnas.

Hingga saat ini pasokan listrik dan telekomunikasi belum kembali normal. Warga pun beramai-ramai mengambil BBM di mobil-mobil tangki Pertamina, selain mengambil makanan dan minuman dari toko atau warung yang masih tutup.

Harry mengatakan, Kementerian Sosial telah membuka tujuh dapur umum lapangan di Kota Palu dan akan membuka satu unit di Donggala.

Rencananya hari ini akan bergerak ke Sigi, Parigi namun masih terkendala jalan yang sulit diakses.

Selain itu, sulitnya BBM, listrik yang belum pulih serta jaringan komunikasi yang masih lumpuh juga menyulitkan koordinasi bantuan. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy