Aceh, Provinsi dengan Kenaikan Indeks Demokrasi Tertinggi di Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang tahun 2018. Dari total tiga aspek yang dinilai; Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi secara keseluruhan IDI naik dari 72,11 poin pada tahun 2017, menjadi 72,39 poin di tahun 2018.

“IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam pemaparan data IDI tahun 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Jika dilihat dari masing-masing provinsi, diuangkapkan Suhariyanto ada sebanyak 20 provinsi mengalami peningkatan IDI dibanding tahun 2017.

“Provinsi Aceh mengalami peningkatan paling tinggi, mencapai 9,04 poin,” ungkapnya.

Peningkatan IDI 2018 di Provinsi paling barat Indonesia tersebut, kata Suhariyanto, terutama dipengaruhi Aspek Lembaga Demokrasi. Dimana, pada aspek ini ada peningkatan sebesar 16,20 poin jika dibanding tahun 2017.

Untuk diketahui, dalam aspek Lembaga Demokrasi dibagi lagi ke dalam 5 variable, yang terdiri dari; Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, dan Peran Peradilan yang Independen.

Di bawah Aceh, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kenaikan sebesar 6,81 poin. Kenaikan IDI di NTT ini disumbang terbesar dari Aspek Kebebasan Sipil yang naik 14,31 poin dibanding tahun 2017.

Berikut 20 Provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tahun 2018;

Grafis kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 di 20 Provinsi. (sumber:BPS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Krisis Akal Budi

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER