Aceh, Provinsi dengan Kenaikan Indeks Demokrasi Tertinggi di Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang tahun 2018. Dari total tiga aspek yang dinilai; Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi secara keseluruhan IDI naik dari 72,11 poin pada tahun 2017, menjadi 72,39 poin di tahun 2018.

“IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam pemaparan data IDI tahun 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Jika dilihat dari masing-masing provinsi, diuangkapkan Suhariyanto ada sebanyak 20 provinsi mengalami peningkatan IDI dibanding tahun 2017.

“Provinsi Aceh mengalami peningkatan paling tinggi, mencapai 9,04 poin,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Sumbar dan Jabar, 2 dari 5 Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terendah pada 2018

Peningkatan IDI 2018 di Provinsi paling barat Indonesia tersebut, kata Suhariyanto, terutama dipengaruhi Aspek Lembaga Demokrasi. Dimana, pada aspek ini ada peningkatan sebesar 16,20 poin jika dibanding tahun 2017.

Untuk diketahui, dalam aspek Lembaga Demokrasi dibagi lagi ke dalam 5 variable, yang terdiri dari; Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, dan Peran Peradilan yang Independen.

Di bawah Aceh, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kenaikan sebesar 6,81 poin. Kenaikan IDI di NTT ini disumbang terbesar dari Aspek Kebebasan Sipil yang naik 14,31 poin dibanding tahun 2017.

Berikut 20 Provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tahun 2018;

Grafis kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 di 20 Provinsi. (sumber:BPS)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi