Ketua DPR: Kemenristekdikti Jangan Buru-Buru Impor Dosen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) agar tidak terburu-buru mendatangkan atau mengimpor ratusan tenaga dosen asing.

Bambang Soesatyo mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (14/4), menanggapi rencana Kemenristekdikti mendatangkan sekitar 200 dosen asing untuk mengajar di perguruan tinggi di Indonesia.

Rencana Kemenristekdikti mendatangkan ratusan dosen asing, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengingatkan, agar Kemenristekdikti tidak terburu-buru mendatangkan ratusan dosen asing, tapi melakukan pemetaan lebih dahulu terhadap persoalan, kondisi, dan kebutuhan di setiap perguruan tinggi di Indonesia.


“Banyaknya dosen asing yang mengajar di Indonesia, dengan pendekatan ideologi yang belum tentu sama dengan Pancasila, dikhawatirkan akan berdampak terhadap ketahanan nasional,” katanya.

Politisi Partai Golkar yang berlatar belakang juranalis dan pengusaha tersebut, mendorong Kemenristekdikti melakukan pembenahan lebih dulu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perguruan tinggi terkait keberadaan tenaga dosen.

BACA JUGA:  Soal Pembelian Seragam di Sekolah, Dewan Pendidikan Surabaya: Tidak Wajib, Boleh Menolak

Kemenristekdikti juga diingatkan soal masih timpangnya keberadaan tenaga dosen dan non-dosen di perguruan tinggi di perkotaan dan daerah-daerah di Indonesia.

Bamsoet menyarankan, kepada Kemristekdikti untuk mengadakan rapat bersama dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), guna mencari masukan dan mengkaji kembali rencana mendatangkan ratusan tenaga dosen asing.

“Perlu ada musyawarah dengan FRI dan ADI, agar rencana Kemenristekdikti itu tidak menimbulkan permasalahan baru,” katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga mendorong Kemenristekdikti mencari solusi lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dosen di Indonesia agar fokus sebagai ilmuwan di kampus.

“Berikan dukungan dan pelatihan dosen secara berkala, sehingga perguruan tinggi di Indonesia dapat fokus dalam pengembangan riset di internal kampus serta menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman,” katanya.

Sebelumnya, Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan, Pemerintah berencana mendatangkan 200 dosen dari mancanegara untuk meningkatkan reputasi pendidikan nasional di bidang riset dan teknologi. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi