Sambut Kedatangan Menteri Haji Saudi, Kemenag Siapkan MoU Haji

JAKARTA– Kementerian Agama saat ini tengah mempersiapkan draft Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyelenggaraan haji. MoU ini rencananya akan dibahas bersama dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang dijadwalkan akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini mendampingi kunjungan Khadimul Haramain, Raja Salman.

Pembahasan draft MoU ini dilakukan jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, serta dipimpin langsung oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Sebagai draft awal, ada kurang lebih 14 item poin pokok yang dibahas dan didiskusikan secara mendalam. Ke-14 artikel tersebut berisi hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah di Tanah suci, seperti kemungkinan pemasaran produk-produk bahan baku makanan untuk kebutuhan konsumsi, penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariah dengan harga terjangkau, perumahan bagi jamaah, serta peningkatan kinerja petugas haji dan lain sebagainya.

Menag berharap, draft MoU ini dapat diselesaikan secepatnya, untuk kemudian dikomunikasikan dengan beberapa kementerian terkait, seperti Kemenlu dan lain sebagainya. Draft MoU yang sudah final ini nantinya akan dibahas bersama dengan draft yang juga disiapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Nanti kita kirim sesuai prosedur yang ada, biar mereka pelajari dulu. Jika dirasa kurang, biar mereka tambahi, atau jika kelebihan, biar mereka kurangi. Kita juga sedang menunggu draft MoU dari sana, untuk kita pelajari dan padukan,” terang Menag di Kantor Kemenag Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (14/02).

Menag berharap, draft yang ada mudah dipahami dan tidak multitafsir, biar mudah dan jelas implementasinya. “Semoga draft ini bisa mengikat dua kementerian untuk saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi jamaah haji, khususnya jamaah haji kita,” ucap Menag

EDITOR: Yus Arza

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

The SOMAD Power

Bangsa Gagal Nyintesis

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.