PKPU HI Meraih Penghargaan “Moeslim Choice Award 2018”


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – PKPU Human Initiative (HI) memperoleh penghargaan anugerah ‘Moeslim Choice Award 2018’ sebagai Kategori Lembaga Kemanusiaan yang mendapatkan pengakuan Internasional.

Penghargaan tersebut disampaikan di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (12/12/2018). Hadir dalam penerimaan Penghargaan ‘Moeslim Choice Award 2018’ tersebu, Vice Presiden PKPU Human Initiative, Sri Adi Bramasetia dan Tenaga Ahli Jaringan Aliansi Strategis PKPU Humas Initiative, Sukismo.

“Penghargaan ini ujian buat kami, agar kami bisa lebih besar lagi berkontribusi dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.” ujar Sukismo dalam rilis yang diterima SERUJI, Kamis (13/12).

Seperti diketahui, PKPU Human Initiative atau disingkat PKPU HI merupakan organisasi sosial nasional, yang 19 tahun berkiprah di dunia kemanusiaan senatiasa berupaya memberi #SolusiPeduli terhadap permasalahan kemanusiaan. Mulai dari penanganan Kebencanaan, Kesehatan, Pendidikan hingga peningkatan Ekonomi masyarakat.

PKPU HI bergerak dengan tiga pilar utama, yakni 1) Initiative for Disaster, 2) Initiative for Children, serta 3) Initiative for Empowerment.

Demi memberikan manfaat yang lebih luas, PKPU HI membuka kantor cabang di luar negeri seperti di UK, Australia, Korea Selatan, serta beberapa representatif di berbagai negara lainnya.

Terbentuk karena rasa kepedulian terhadap tragedi kemanusiaan pada tahun 1997 hingga 1999, sekelompok pemuda melakukan aksi sosial memberikan harapan untuk negeri.

Melanjutkan aksi mereka yang disertai kesadaran terhadap potensi filantropi di Indonesia, serta untuk mengoptimalkan masyarakat prasejahtera agar bisa mandiri, lahirlah Yayasan PKPU pada 10 Desember 1999. Lalu pada 8 Oktober 2001, PKPU ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 441.

Kemudian 22 Juli 2008, PKPU terdaftar di PBB (UN) sebagai NGO dengan “Special Consultative Status with the Economic Social Council” (ECOSOC). Berlanjut, 29 Januari 2010, PKPU resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan Keputusan Menteri RI Nomor 08/Huk/2010,

Dan pada 8 Oktober 2010, PKPU terdaftar di Uni Eropa dengan nomor registrasi Europe Aid ID Nomor 2010-CSD-1203198618. Berlakunya UUD Zakat Nomor 11 Tahun 2011 mengharuskan PKPU melakukan spin off pada awal tahun 2016. PKPU HI pun fokus mengelola dana kemanusiaan, dan pada akhir tahun 2016 mengubah nama menjadi PKPU Human Initiative. (PKPU/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close