Pemkab Situbondo Wajibkan Seluruh PNS Shalat Dzuhur Berjamaah

SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut untuk melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di Masjid Jami Al Abror, Situbondo. Hal tersebut dituangkan dalam surat edaran resmi Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo dengan maksud  meningkatkan keimanan dan ketaqwaan PNS dilingkungan Pemkab Situbondo.

“Sesuai surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo, terhitung sejak 3 April 2017 seluruh PNS diwajibkan shalat dzuhur berjamaah di Masjid Jami Al Abror yang berlokasi di sekitar Alun-alun,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Situbondo Akhmad Yulianto di Situbondo, Selasa (4/4), dikutip dari Antara.

Yulianto menjelaskan bahwa tujuan shalat dzuhur berjamaah sangat mulia, selain untuk mengajak pegawai negeri sipil berperilaku disiplin sebagaimana rekomendasi tim manajemen perubahan juga bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Kendati shalat dzuhur berjamaah menjadi keharusan bagi PNS setiap hari Senin hingga Kamis, Pemkab Situbondo menjamin pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit tidak terganggu, karena PNS rumah sakit yang diwajibkan shalat berjamaan tersebut hanya yang bertugas di bagian tata usaha dan tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pasien.

“Supaya PNS disiplin melaksanakan shalat dzuhur berjamaah kami telah menyiapkan mesin absensi (finger print) dan absensi dilakukan seusai PNS melaksanakan shalat berjamaah. Bagi yang tidak datang nantinya akan diberi peringatan. Apabila tetap tidak mengindahkan pastinya diberi sanksi indispliner,” ungkap Yulianto.

Ia mengemukakan, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo serius melakukan reformasi birokrasi dan salah satunya lewat kegiatan shalat dzuhur berjamaah. Diharapkan nantinya akan memudahkan koordinasi antara kepala SKPD saat bertemu di Masjid.

Keharusan shalat Dzuhur berjamaah, lanjut Yulianto, berlaku bagi seluruh PNS yang beragama Islam di Situbondobagi. “Mereka yang bertugas di Kecamatan maupun di UPTD dapat melaksanakan salat dzuhur berjamaah di Masjid masing-masing,” jelasnya.

“Sedangkan PNS di lingkungan Pemkab Kecamatan Panji dan Kecamatan Kota tempat melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al Abror,” paparnya.

Yulianto menegaskan, bagi PNS yang tidak melaksanakan shalat dzuhur berjamaah akan diberikan sanksi mulai yang ringan hingga penundaaan kenaikan pangkat.

“Perlu diketahui ketaatan (disiplin) PNS melaksanakan shalat dzuhur berjamaah akan masuk kode etik penilaian pemberian penghargaan dan sanksi,” tuturnya.

EDITOR: Iwan S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER