Difteri Merebak di Jatim Karena Keengganan Vaksinasi

0
50
Imunisasi
Ilustrasi Imunisasi/Vaksinasi (Foto: Istimewa)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Merebaknya kasus difteri di Jawa Timur karena banyak masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi dan beranggapan bahwa vaksinasi adalah haram hukumnya, kata Ketua Forum Pers RSUD dr Soetomo dr Agus Harianto SpA(K) .

“Jatim tertinggi karena banyak yang tidak mau divaksinasi. Bahkan ada yang mengharamkan vaksinasi, itu tidak betul,” katanya di Surabaya, Kamis (7/12).

Agus menyatakan, melalui program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah dapat mencegah penyebaran kasus difteri di Jatim.

Menurut dia, daerah “Tapal Kuda” (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) menjadi daerah yang paling banyak tidak ingin diberi vaksinasi penyakit yang menyerang anak-anak usia 1-10 tahun ini.

“Daerah Tapal Kuda itu yang banyak (tidak ingin vaksinasi). Seharusnya, kartu vaksinasi ini kan harus dimiliki setiap anak,” ujarnya.

Agus menjelaskan, gejala penyakit difteri sendiri ada dua yang penting, yakni tempat inveksi dan racun. Tempat inveksi sendiri yang paling sering di tenggorokan dan kulit.

Yang paling berbahaya di daerah tenggorokan karena bisa menyebabkan penyumbatan saluran pernapasan yang membahayakan pasien.

“Itu bisa meracuni jantung dan kematian itu karena kelainan pada jantung. Oleh karena itu, perlu dilakukan isolasi pada pasien. Kalaupun sembuh pun pasien tidak boleh olahraga 2-10 minggu,” paparnya.

Agus yang juga dokter spesialis anak ini meminta pemerintah dalam hal ini dinas terkait aktif melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi. Bahkan bila perlu dilingkup sekolah apabila terdapat anak yang tidak punya kartu vaksinasi maka wajib dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan vaksin.

“Kita imbau semua anak-anak yang masuk sekolah punya kartu vaksinasi. Agar penyakit difteri tidak terjangkit di Indonesia. Sebenarnya bisa nol asal masyarakat bersedia lakukan vaksinasi,” tuturnya. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...