JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi agar berperan aktif menolak adanya rencana pemindahan ibu kota Israel serta pemindahaan kantor duta besar AS dari Tel Alvi ke Yerusalem.
Menurut Kharis, jika kejadian seperti ini terjadi maka Indonesia jangan pernah lagi melakukan kerjasama atau rapat apapun dengan negeri paman Sam ini.
“Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat atau kerjasama oleh AS, sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak, apalagi jika sampai kasus pemindahan ibu kota dilakukan AS terjadi,” jelas Kharis kepada SERUJI melalui pesan singkatya, Kamis (7/12).
Kharis menambahkan apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.
“Indonesia, dalam prinsipnya sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, kita akan terus berdiri menantang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya,” tegasnya.
Kharis mengingatkan, perkembangan ini jelas juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB, dan fakta sejarah.
“Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai,” ujar Kharis.
Politikus PKS ini juga meminta agar Presiden Jokowi memberikan masukan kepada pemerintah AS untuk tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional. Hal ini sangat penting demi keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa.
“Presiden Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia. Segera melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem timur sebagai Ibukotanya dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan,” tandas Kharis.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan niatnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Pernyataan tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah Trump akan langsung memindahkan kedutaan atau itu akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan.
Memindahkan kedutaan besar dan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel akan menandai perubahan besar kebijakan Amerika Serikat serta membalikkan preseden puluhan tahun dan bertentangan dengan konsensus internasional. (Herdi S/SU02)
