China Sesalkan Mundurnya Amerika dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB

BEIJING, SERUJI.CO.ID – China menyatakan penyesalan pada Rabu (20/6) atas keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dengan media negara menyatakan citra AS sebagai pembela HAM berada di ujung keruntuhan.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari keanggotan di dewan tersebut pada Selasa (19/6) atas apa yang dia katakan bias yang kronis terhadap Israel dan perlunya dewan itu direformasi.

Kelompok-kelompok HAM telah mengkritik keputusan tersebut karena mengirim sebuah pesan bahwa AS berubah dan menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran HAM di seluruh dunia.

“China menyatakan penyesalan atas keputusan AS untuk mundur dari Dewan HAM PBB,” kata Geng Shuang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam taklimat reguler.

“China akan terus bekerja dengan semua pihak, untuk memberikan sumbangannya bagi pengembangan HAM yang sehat di seluruh dunia melalui dialog konstruktif dan kerja sama,” kata dia.

Ketika ditanya soal kritik AS terhadap rekor HAM China, Geng mengatakan AS menapikan fakta-fakta dan bahwa siapapun tanpa prasangka dapat melihat banyak kemajuan yang China telah capai mengenai HAM.

Publikasi resmi komisi anti korupsi China menyebutkan dalam sebuah komentar pada Rabu (20/6), keputusan AS untuk keluar dari dewan tersebut telah membuat citra yang dibanggakan rakyat Amerika sebagai pembela HAM berada di ujung keruntuhan.

Pemisahan keluarga-keluarga imigran di perbatasan AS-Meksiko menunjukkan kemunafikan AS dan bahwa negara itu tidak dapat dan seharusnya tidak mengecam rekor HAM negara-negara lain, katanya.

Soal HAM telah lama menjadi sumber ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu, khususnya sejak tahun 1989, ketika AS memberlakukan sanksi-sanksi atas China setelah peumpasan beradarh atas para pengunjuk rasa pro-demokrasi di sekitar Alun-alun Tiananmen Beijing.

China sering menolak kritik terhadap rekor HAM-nya dan menunjuk kepada keberhasilannya dalam menaikkan taraf hidup jutaan rakyatnya dari kemiskinan.

Tetapi Partai Komunis China yang berkuasa tak membiarkan perbedaan padangan politik dan sejak Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan, puluhan pengacara HAM dan pegiat telah ditangkap atau dipenjarakan dalam penumpasan yang para pegiat katakan lebih buruk daripada beberapa dekade sebelumnya.

Beijing juga mengeluarkan laporan tahunannya yang mengecam AS atas masalah-masalah HAM-nya, dengan menyebut berbagai isu antara lain rasisme, standar politik dan kekerasan dengan penggunaan senjata. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.