Pembelot Desak Trump Akhiri Perbudakan di Korut

0
9
Donald Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (foto:AP Photo/LM Otero)

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus menekan Pyongyang untuk mengakhiri perbudakan dan kerja paksa negara, kata pembelot Korea Utara menjelang pertemuan bersejarah di antara pemimpin kedua negara itu.

Dengan perkiraan 1,1 juta orang atau satu dari 20 warga hidup dalam perbudakan, Korea Utara menduduki peringkat negara terburuk di dunia dalam prevalensi Indeks Perbudakan Global 2016 oleh kelompok hak asasi Walk Free Foundation.

Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dijadwalkan pada Selasa (12/6) melakukan pertemuan pertama oleh pemimpin kedua negara itu, dengan fokus pada senjata nuklir Pyongyang dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Pembelot dan juru kampanye mengatakan pertemuan puncak di Singapura harus menyoroti pelanggaran hak asasi manusia.

“Ini bukan waktunya untuk fokus pada senjata nuklir. Ini saatnya untuk fokus pada bagaimana Korea Utara menindas rakyatnya,” kata Yeonmi Park, pembelot, kepada Thomson Reuters Foundation melalui telepon dari New York, tempat dia sekarang tinggal.

Yeonmi diperkosa dan jatuh ke tangan pedagang manusia setelah dia menyeberang ke China pada tahun 2007 pada usia 13 tahun. Dia berkampanye melawan perdagangan pengantin Korea Utara ke China, dan menceritakan penderitaannya dalam memoar 2015 yang berjudul “In Order to Live”.

Banyak orang Korea Utara terperangkap di kamp-kamp penjara di dalam negeri, atau dikirim ke luar negeri sebagai buruh budak untuk mendapatkan penghasilan yang sangat dibutuhkan bagi negara yang terisolasi itu.

PBB mengatakan pada tahun 2015 bahwa Korea Utara telah memaksa 50.000 orang untuk bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan China, dengan penghasilan antara 1,2 miliar hingga 2,3 miliar dolar setiap tahun untuk pemerintah.

Aliansi Eropa untuk Hak Asasi Manusia di Korea Utara mengatakan bahwa Pyongyang menggunakan “budak yang disponsori negara” untuk menghasilkan pendapatan dengan menghindari sanksi internasional atas program senjata nuklirnya.

Para buruh biasanya bekerja shift antara 10 hingga 12 jam, dan hingga 90 persen dari gaji mereka dikirim kembali ke Korea Utara, menurut kelompok itu.

“Jika (Trump dan Kim) tidak berbicara tentang masalah hak asasi manusia, saya khawatir mungkin akan ada lebih banyak lagi yang meninggal karena penyiksaan di masa depan,” kata Jihyun Park, seorang pembelot yang kini tinggal di Manchester, di Inggris barat laut.

Jihyun yang berusia 49 tahun dan tidak terkait dengan Yeonmi, dijual ke China sebagai pengantin wanita, tetapi kemudian ditangkap dan dideportasi kembali ke Korea Utara. Dia dikirim ke kamp penjara, di mana dia dan yang lain bekerja tanpa alas kaki, bertani di daerah pegunungan dari fajar hingga senja.

“Banyak orang masih tidak tahu keadaan di Korea Utara,” kata Jihyun, direktur penjangkauan di Connect North Korea, kelompok pendukung pengungsi, yang melarikan diri dari negara itu dan kini tinggal di Inggris. (Ant/Su02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Sohibul Iman - Sudirman Said

Sudirman: 27 Juni Akan Muncul Pemimpin Baru Yang Bekerja Keras untuk Rakyat

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur nomor urut dua dalam Pilgub Jateng 2018, Sudirman Said, optimis akan lahir pemimpin baru di Jawa Tengah usai pencoblosan...
habib rizieq shihab

Miliki Pengaruh Besar, Tempatkan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Umat Saat Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa pengaruh Habib Rizieq Shihab sangat diperhitungkan jelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu,...

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...