Pemerintah AS Mewajibkan Pengecekan Akun Medsos Pemohon Visa

WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Trump mengeluarkan pertanyaan baru untuk pemohon visa AS, yaitu akun media sosial yang dimiliki selama lima tahun terakhir dan informasi biografi 15 tahun terakhir.

Sebagaimana dilansir Reuters pada Kamis (1/6), pertanyaan baru tersebut merupakan upaya untuk memperketat pengunjung ke AS, sebagaimana telah disetujui pada Selasa (23/5) oleh Office of Management and Budget (OMB) Presiden AS, meski banyak kritik dari akademisi selama periode penjaringan opini publik.

Kritik yang ada menyatakan bahwa pertanyaan baru tersebut terlalu berat, berefek pada antrian panjang proses permohonan visa dan mengecilkan hati mahasiswa dan peneliti internasional untuk datang ke AS.

Dengan prosedur baru tersebut, kedutaan AS dapat meminta seluruh nomor paspor sebelumnya, media sosial yang dimiliki selama lima tahun terakhir, alamat email dan nomor hp, informasi biografi dan alamat selama 15 tahun terakhir, riwayat pekerjaan dan riwayat perjalanan.

“Kedutaan akan meminta informasi tambahan jika mereka berpandangan bahwa informasi tambahan tersebut diperlukan untuk mengkonfirmasi identitas atau untuk meningkatkan keamanan nasional AS,” ujar salah satu pegawai negeri AS pada Rabu (31/5).

Pegawai tersebut mengatakan bahwa peningkatan keamanan tersebut dapat berlaku bagi pemohon visa yang dianggap memiliki hubungan dengan terorisme atau penolakan permohonan visa di negara lain yang berkaitan dengan keamanan.

Presiden Donald Trump telah menyerukan untuk meningkatkan keamanan nasional dan perbatasan, meningkatkan anggaran militer dan berkoordinasi dengan Meksiko untuk pembangunan tembok di perbatasan selatan AS.

Dia telah mencoba untuk mengimplementasikan pelarangan perjalanan sementara untuk warga negara dari enam negara mayoritas muslim dimana pengadilan banding AS menolak untuk memberlakukannya, menyebutnya sebagai diskriminasi dan saat ini masih menunggu keputusan Mahkamah Agung AS untuk pemberlakuannya.

OMB AS memberikan persetujuan darurat untuk pertanyaan-pertanyaan baru tersebut selama enam bulan. Sementara itu, biasanya persetujuan seperti itu berlaku selama tiga tahun.

Meski pertanyaan-pertanyaan baru tersebut tidak wajib diisi, di dalam formulir disebutkan bahwa ketidaklengkapan pemberian informasi dapat menunda atau menghentikan proses permohonan visa seseorang.

“Permintaan biografi detil selama 15 tahun dan pengharapan bahwa pemohon mengingat akun media sosialnya selama lima tahun terakhir adalah untuk menemukan pemohon yang tanpa disengaja salah mengisi atau tidak dapat mengingat seluruh informasi yang diminta,” ungkap para pengacara dan advokat imigrasi.

Presiden Iranian American Bar Association dan jaksa San Fransisco, Babak Yousefzadeh mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan baru tersebut memberikan “kekuasaan sewenang-wenang” kepada pegawai kedutaan AS untuk menentukan siapa mendapatkan visa tanpa pengawasan efektif terhadap keputusan mereka.

“AS menjadi negara yang memiliki proses permohonan visa paling ketat di dunia. Pengetatan proses permohonan visa tersebut tidak diketahui dan tidak jelas alasannya,” kata Yousefzadeh.

 

Penerjemah: Brasto G
Editor: Harun S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.