Tanggapi Wiranto, Demokrat Tegaskan Kasus Perusakan Baliho Masalah Besar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Demokrat (PD) menegaskan bahwa kasus perusakan atribut partainya di Pekanbaru adalah masalah serius dan besar, bahkan tersistematis. Penegasan ini menyanggah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang dianggap mengecilkan masalah.

“Partai Demokrat tidak bermaksud membesar-besarkan kasus ini, karena kasus ini memang serius dan besar. Justru jangan dikecil-dikecilkan dan dianggap angin lalu,” demikian pernyataan resmi Partai Demokrat yang disampaikan kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Pernyataan itu disampaikan sebagai hasil dari rapat darurat yang dipimpin oleh Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat itu dilaksanakan di kediaman SBY, Mega Kuningan VII, Jakarta Selatan, dari pukul 10.00 WIB sampai magrib.

PD telah melaporkan kasus ini ke Polresta Pekanbaru. Namun Sekjen PD Hinca Panjaitan menganggap kasusnya tidak ditangani dengan baik.


“Terlihat ada upaya untuk memutus mata rantai dari yang paling bawah ke tingkat mastermind dan inisiator,” kata pernyataan PD.

BACA JUGA:  Polres Lhokseumawe Amankan Tiga Pemuda Miliki Sabu

Baca juga: Atribut Gerindra Dirusak, SBY: Saya Yakin Presiden Jokowi Tak Terlibat

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto menyebut oknum perusakan baliho SBY dan ratusan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru adalah kader PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

“Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu. Ternyata memang perbuatan oknum-oknum baik PDIP maupun Demokrat. Oknum itu sudah ditangkap,” kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Wiranto menyebut motif pelaku hanya ingin mendapatkan pujian.

Wiranto kemudian meminta kasus ini tak lagi dibesar-besarkan karena sudah ditangani kepolisian, sehingga diharapkan tak mengganggu persiapan pemilu.

Saya imbau kepada pimpinan partai politik dan masyarakat, jangan buat polarisasi masalah ini, jangan sampai dibesar-besarkan. Ini sudah diatasi kepolisian, oknum sudah diketahui, saksi sudah ada. Tinggal kita limpahkan ke proses hukum,” ujarnya. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi