Terdakwa Suap Pajak Yang Menyeret Nama Ipar Jokowi Dituntut Empat Tahun Penjara

JAKARTA – Kasus suap Pajak yang melibatkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, hari ini, Senin (3/4) memasuki tahap penuntutan.

Terdakwa Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair atau yang biasa disapa Mohan dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidier enam bulan kurungan.

Rajamohanan dianggap memenuhi unsur memberi hadiah atau gratifikasi kepada penyelanggara negara, Handang Soekarno, untuk menyelesaikan permasalahan pajak PT EKP.

“Menuntut supaya majelis hakim memastikan terdakwa bersalah,” ujar jaksa Ali Fikri saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/4).

Jaksa menyatakan, Mohan terbukti menyuap Handang sebesar Rp 1,9 miliar dari total Rp 6 miliar yang dijanjikan untuk membantu menyelesaikan persoalan pajak PT EKP, mulai dari permasalahan restitusi, pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga bukti permulaan tindak pidana pajak.

Suap sebesar Rp 1,9 miliar diperoleh berdasarkan perhitungan 10 persen dari nilai Surat Tagihan Pajak dan Pertambahan Nilai (STP PPN) PT EKP sebesar Rp 52 miliar.

Dalam surat tuntutan, jaksa juga menyinggung soal pertemuan Dirjen Pajak Ken Dwijugisteadi dengan Direktur Utama PT Rakabu Sejahtera, Arif Budi Sulistyo dan rekan sesama pengusaha Rudy Priyambodo.

Arif yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi, dalam keterangannya mengaku menemui Ken di kantornya untuk meminta penjelasan soal sosialisasi pengampunan pajak.

Jaksa menilai alasan Arief tersebut tidak logis dan dianggap berlebihan. Sebab, menurut Jaksa, untuk sosialisasi telah ada tim 100 yang dibentuk oleh Dirjen Pajak untuk mendampingi proses tax amnesty.

Menanggapi tuntutan jaksa, Mohan menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan dalam persidangan pekan depan. Ia menilai tuntutan jaksa terlalu berat. Namun Rajamohanan mengaku menyerahkan keputusan sepenuhnya pada majelis hakim.

Sebagaimana diketahui Rajamohanan didakwa menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS atau senilai Rp 1,98 miliar dari komitmen Rp6 miliar yang disiapkan untuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv dan Handang Soekarno.

Dalam surat dakwaan Jaksa, nama ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo juga disebut-sebut sebagai pihak yang ikut dimintai bantuan oleh Mohan untuk masalah perpajakannya.

Arif yang belakangan diketahui adalah Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera juga punya hubungan dengan Haniv yang terungkap dalam rekaman pembicaraan antaran Rajamohanan dengan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis pada 16 September 2016 yang ditunjukkan di pengadilan.

Diduga peran Arif dalam kasus ini adalah bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi bersama Rudi untuk menyampaikan keinginan Rajamohanan.

EDITOR: Harun S

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

5 Gili Paling Indah di Lombok Selain Gili Trawangan

Lombok enggak melulu soal Gili Trawangan karena ada gili-gili lainnya yang enggak kalah menarik untuk dikunjungi.

Orang Lebih Suka Cari Rumah Saat Sedang Bekerja

Berdasarkan traffic pengunjung portal properti Lamudi.co.id, ternyata waktu favorit masyarakat mencari rumah adalah saat di hari kerja, yakni pada hari Selasa hingga Kamis mulai pukul 10.00 pagi sampai 14.00 siang.

Nilai Nadiem Belum Layak Jadi Menteri, Driver Online: Lebih Baik Fokus Besarkan Gojek

Rahmat menilai, Nadiem belum layak menjadi menteri. Contoh skala kecil saja, dalam menjalankan bisnisnya di Gojek, Nadiem belum mampu mensejahterakan mitra nya, para driver online, baik yang roda dua maupun roda empat.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Demokrasi di Minangkabau