Politisi PKS: Kalau Pengusutan e-KTP Tidak Tuntas, Ini Kiamat Kecil

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menuai keprihatinan luas dari masyarakat. Sejumlah nama politikus DPR juga terseret dalam kasus korupsi senilai Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut dan menetapkan status hukum terhadap politikus, yang diduga terlibat patgulipat tender proyek e-KTP serta menikmati uang hasil rasuah program itu.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, jika daftar nama-nama politikus DPR peraih suap proyek ini benar, maka KPK patut diapresiasi.

“Kalau ini benar, saya apresiasi KPK. Tapi harus ditegakkan hukum untuk keadilan, bukan untuk kepentingan. Buka semua, jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata Refrizal dalam diskusi Polemik SINDO Trijaya Network bertajuk “Perang Politik e-KTP” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

Kemudian dia minta KPK untuk membuktikan keterlibatan seluruh anggota DPR yang disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perdana kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK harus berani membuktikan, sebab partai-partai sudah dirugikan oleh persepsi publik dengan adanya penyebutan sejumlah kader.

“Kalau KPK sudah berani sebut nama, harus berani membuktikan itu karena kerugiannya besar. Dia harus bisa buktikan siapa yang antar uang dan tuduhan-tuduhan lainnya,” tambah Refrizal.

Refrizal juga mewanti-wanti bahwa KPK harus benar-benar tuntas dalam mengusut kasus ini. Jangan sampai nasib kasus e-KTP berakhir tak jelas seperti kasus Century, nama besar yang muncul masih belum tersentuh hukum.

“Jangan sampai KPK penuntutannya terlalu panjang nanti malah ngambang. Kasihan juga nama-nama yang disebut dan tidak bisa dibuktikan. Jadi harus fokus pada alat bukti yang bisa dibuktikan secara hukum,” ujar Refrizal. “Kalau ini lewat semua ini kiamat kecil. Saya prihatin kalau itu benar lewat semua. Century belum jelas sampai sekarang,” lanjutnya.

Kemudian Refrizal mempertanyakan prosedur penganggaran proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menjelaskan, jika melihat dari siklus anggaran maka pada Januari-April, merupakan tahap pengajuan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Apakah ini sudah melalui prosedur anggaran yang betul,” selidik Refrizal.

Dia menambahkan, kalau tahapan penganggaran lewat Bappenas, maka akan dibahas dan dijadikan bahan pidato presiden pada 16 Agustus tentang nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).

“Nah, kalau tidak melalui prosedur, maka anggaran e-KTP yang berjumlah Rp 5,9 triliun itu memang dari awal sudah cacat. Kalau ada di nota keuangan, berarti prosesnya sudah melalui prosedur,” jelas Refrizal.

Jangan dijadikan ajang balas dendam politik

Refrizal mengatakan kasus dugaan korupsi e-KTP sudah pasti akan memengaruhi hasil pemilu 2019. Partai-partai yang disebut dalam persidangan, sulit untuk menghindari dampaknya. Maka, ia meminta KPK agar bisa membuktikan dan tidak membuat penanganan kasus berlarut-larut.

Karena itu, Refrizal meminta pengungkapan kasus e-KTP ini terbebas dari kepentingan tertentu. Termasuk jangan dijadikan ajang balas dendam kepada lawan-lawan politik.

“Saya semacam mengimbau, artinya jangan untuk kepentingan lawan politik. Selama itu akan terjadi dendam. Jadi dalam Islam itu enggak ada dendam,” terang Refrizal.

Dalam kasus korupsi e-KTP, KPK menetapkan dua tersangka yang saat ini menjadi terdakwa di sidang perdana Pengadilan Tipikor. Para terdakwa yaitu mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman sebagai Terdakwa I. Kemudian, Terdakwa II yakni mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Sugiharto.

Kedua terdakwa diduga tidak sendirian melakukan aksi rasuah. KPK menyebut terdakwa turut dibantu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menjadi penyedia barang dan jasa di Kemendagri. Kemudian JPU KPK membacakan nama-nama elite dari sembilan parpol yang diduga menerima aliran dana dari Andi Narogong.

EDITOR: Iwan Y

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.