Asosiasi Pengajar HTN Serahkan Kajian Hak Angket KPK

JAKARTA – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) direncanakan menyerahkan kajian dan memberikan pernyataan sikap terkait dengan hak angket di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/6).

“Nanti pukul 13.00 WIB, Profesor Mahfud MD dan Profesor Yuliandri akan ke KPK mewakili Asosiasi Pengajar HTN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, kata Febri, Asosiasi Pengajar HTN sudah menyusun kajian serta melakukan diskusi dengan para pengajar HTN dan Hukum Administrasi Negara (HAN) soal hak angket itu.

“Kemudian hari ini diserahkan ke KPK dan mendiseminasikan di kampus-kampus,” ucap Febri.


Febri pun menyatakan KPK mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang berharga ini karena sangat mendukung bagi proses pengkajian terkait hak angket tersebut yang juga masih berjalan di KPK.

Sebelumnya, KPK juga telah mengundang ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji terkait hak angket tersebut.

“KPK telah meminta beberapa pendapat salah satunya dari Profesor Indriyanto Seno Adji yang sudah memberikan gambaran. Besok kami juga minta dari asosiasi pengajar hukum tata negara yang akan datang ke sini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/6).

Dalam pertemuan itu, KPK bersama Indriyanto membahas beberapa hal mulai dari proses pembuatan dan tidak kuorumnya hak angket tersebut.

“Apakah KPK merupakan subjek dan objek hak angket yang benar? Seperti itu yang kami bahas. Termasuk kalau kami lihat rumusan pasal di mana semua fraksi terwakili tetapi yang sekarang bahkan ada tiga yang belum terwakili. Jadi hal-hal itu yang kami bicarakan,” tutur Syarif.

Selanjutnya, kata dia, KPK melihat seharusnya hak angket itu tidak cocok untuk lembaga seperti KPK karena itu ditujukan untuk lembaga pemerintah yang di bawah ranah eksekutif.

BACA JUGA:  Kasus Suap Praperadilan, KPK Panggil Bupati Jepara dan Hakim PN Semarang

“Itu belum merupakan keputusan final dari sikap KPK tetapi sementara itu yang kami dapatkan informasinya,” ucap Syarif.

Ia pun memastikan tidak ada tenggat waktu untuk membahas keabsahan hak angket itu dengan beberapa ahli.

“Tidak, kami tidak punya tenggat waktu. Kami konsultasi biasa, kami juga tetap lakukan kerja-kerja kami seperti biasa, jadi tidak terganggu dengan hak angket ini,” ujarnya.

Sementara itu, Indriyanto menyatakan yang menjadi salah satu pembicaraan dengan KPK tadi adalah mengenai keabsahan hak angket karena belum terwakilinya semua fraksi tersebut.

“Pembicaraan ini masih kami tunggu dari ahli lainnya. Jadi soal keabsahannya masih kami bicarakan. Persoalan ini masih kami dalami,” ucap mantan Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK tersebut.

Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP-E.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lain yang menurut Novel, ia lupa namanya. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi