TKN Jokowi: Mustahil Negara Bisa Jalankan Pembangunan Tanpa Utang


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Maruf Amin, Rosan P Roeslani, menegaskan mustahil negara bisa menjalankan program pembangunan tanpa utang, dan ini merupakan hal lazim dilaksanakan di semua negara.

“Hampir semua negara di dunia memiliki utang luar negeri untuk menjalankan program pembangunan termasuk negara maju seperti Amerika Serikat,” kata Rosan di Jakarta, Kamis (10/1), menanggapi munculnya wacana infrastruktur dapat dibangun tanpa utang.

Berbicara di hadapan forum “Ini Ker1a Ku”, komunitas pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi-KH Maruf Amin, Rosan mengatakan utang untuk membiayai pembangunan masih dibutuhkan sepanjang mematuhi batasan-batasan yang sudah ditetapkan peraturan dan perundangan.

Menurut Rodan, seperti disebut utang pemerintah mencapai Rp5.000 triliun sebenarnya merupakan hal yang wajar karena angka itu masih 30 persen dari PDB atau masih dalam batas aman karena peraturan membolehkan sampai 60 persen.

Baca juga: Sandiaga: Tol Cipali Tanpa Utang, Maksudnya Tidak Pakai APBN

“Yang penting utang itu diperuntukan bagi hal-hal yang produktif serta ada pengendalian. Bahkan dengan tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipastikan pembayaran utang sebesar itu akan selalu tertangani dengan baik,” ujarnya.

Rosan menunjuk pembangunan infrasruktur yang penanganannya diserahkan kepada badan usaha, baik BUMN maupun swasta, namun untuk daerah-daerah tertentu yang hitungan bisnisnya tidak masuk maka pembangunan jalan menjadi tanggungjawab pemerintah sepenuhnya.

“Semua pembangunan infrastruktur dipastikan memanfaatkan utang karena merupakan investasi jangka panjang sehingga badan usaha yang menjalankan diberikan konsesi 25-30 tahun dengan opsi perperpanjangan,” pungkasnya. (Ant/SU05)

41 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close