Sandiaga: Tol Cipali Tanpa Utang, Maksudnya Tidak Pakai APBN


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjelaskan maksud pernyataannya terkait proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang dibangun tanpa utang. Ia mengatakan, yang dimaksud ‘tanpa utang’ adalah tidak menggunakan pembiayaan dari APBN.

“Maksudnya tidak membebani utang negara, tidak menambah utang pemerintah, atau tidak memakai APBN,” ujar Sandiaga di Kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (3/1).

Sandiaga menjelaskan, pembangunan tol sepanjang 116 km itu murni menggunakan pendanaan swasta. Pemerintah menggunakan pola kemitraan dengan badan usaha atau swasta, yakni PT Lintas Marga Sedaya (LMS).

“Cipali itu murni swasta. Pemerintah hanya menyediakan kemitraannya dalam bentuk tanah. Semua keuangannya dihandle oleh swasta” jelas mantan Wakil Gubernur DKI ini.

Baca juga: Infrastruktur Tanpa Utang, Sandiaga: Saya Bangun Tol Cipali Tidak Pakai Uang Negara

Dijelaskan oleh Sandi, LMS merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan perusahaan Malaysia, Plus Expressways Berhard 55 persen, dan PT Bashkara Utama Sedaya (BUS) sebanyak 45 persen. Sementara, BUS merupakan konsorsium terdiri dari PT Interra Indo Resources, PT Bukaka Teknik Utama, dan PT Baskhara Lokabuana.

Interra Indo Resources merupakan anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) di mana Sandiaga memegang sebagian saham perusahaan tersebut. Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), Sandiaga masih memegang saham sekitar 24%.

Sandiaga menilai, dalam pemerintahan Presiden Jokowi sistem pendanaan yang tidak memakai APBN seperti Tol Cipali tidak diprioritaskan. Oleh sebab itu, ia bersama Prabowo Subianto jika terpilih kelak akan mengutamakan sistem pendanaan pembangunan infrastruktur dengan tanpa membebani negara.

“Opsi itu tidak diutamakan untuk pemerintahan sekarang, untuk itu kelak di bawah pemerintahan Prabowo-Sandiaga kita akan utamakan sehingga lebih banyak dunia usaha yang bergerak. Karena 90 persen di ekonomi kita itu di luar pemerintah. Itu digerakkan oleh ekonomi swasta dan di luar pemerintah itu yang akan kita dorong,” ujarnya.

Baca juga: Jika Terpilih, Sandiaga Janji Ubah Kebiasaan Utang dan Impor

Sandiaga lalu mencontohkan pembangunan enam ruas tol dalam kota yang digagas Pemerintah DKI Jakarta. Ia mengatakan, proyek itu juga dibangun tanpa utang negara.

“Tol enam ruas di dalam kota juga tidak membebani utang negara itu yang kemarin digagas oleh pemerintahan DKI yang diteruskan oleh pemerintahan Anies dan saya. Itu juga nggak membebani (APBN),” pungkasnya. (SU05)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close