TKN Jokowi-KH Ma’ruf Laporkan Dana Kampanye Rp55,9 M ke KPU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang totalnya Rp55,9 miliar.

“LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) waktu itu jumlahnya Rp11,9 miliar, lalu laporan kedua kegiatan periode 23 September 2018-1 Januari 2019 adalah Rp44,8 miliar sehingga total Rp55,9 miliar,” ujar bendahara TKN Jokowi-KH Ma’ruf, Sakti Wahyu Trenggono, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/1).

Trenggono merincikan, adanya penambahan dana itu berasal dari sumbangan paslon, parpol, perorangan, kelompok, dan badan usaha.

“Sumbangan paslon sebesar Rp32 juta, parpol dalam bentuk barang jasa sebesar Rp2,1 miliar, perorangan Rp121 juta, kelompok Rp37,9 miliar, badan usahaRp 3,9 miliar, sehingga totalnya Rp44,8 miliar,” paparnya.

Baca juga: Penerimaan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Rp54 Miliar, Terpakai Rp46,6 Miliar

Untuk sumbangan paslon sebesar Rp32 juta, kata Trenggono, bukan berasal dari Jokowi-KH Ma’ruf pribadi. Sumbangan itu merupakan hasil dari perolehan bunga di rekening khusus dana kampanye yang kemudian dianggap sebagai pendapatan paslon.

“Itu merupakan dana terendam di rekening awal dari pendapatan bunga yang oleh akuntan dinyatakan milik paslon,” ujar Trenggono.

Terkait sumbangan dari badan usaha, Trenggono mengatakan dana itu berasal dari badan usaha non pemerintah berasal dari PT Lintas Teknologi Indonesia. Sementara, sumbangan dari kelompok berasal dari Persatuan Olahraga TRG dan TBIG. Sedangkan sumbangan dari parpol berasal dari Nasdem dan Perindo.

Trenggono mengatakan dana kampanye ini dipakai untuk beberapa kegiatan, diantaranya konsolidasi bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) dan rakernas.

“Untuk kegiatan konsolidasi bersama TKD Aceh, TKD Riau, TKD Jambi, TKD Banten, TKD Sulawesi Selatan, TKD Papua, dan TKD Bali. Kemudian Rakernas di Surabaya, dan kegiatan workshop,” pungkasnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER