Soal BPN Tolak Rekapitulasi KPU, Pengamat: Bentuk Perlawanan Atas Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil rekapitulasi suara KPU merupakan bentuk perlawanan terhadap adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

“Ini bentuk perlawanan kubu Prabowo-Sandi yang menilai proses Pemilu Presiden 2019 penuh kejanggalan,” kata Firman Noor di Jakarta, Selasa (14/5).

Firman menilai sikap BPN tersebut karena melihat hasil rekapitulasi suara di daerah, saksi BPN tidak menandatangani berita acara karena ditemukan dugaan kecurangan pemilu.

Menurut Firman, dengan penolakan tandatangan dari kubu Prabowo-Sandiaga, seharusnya direspon KPU daerah dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak dilakukan.

“Ini memancing kubu Prabowo menunjukkan adanya kejanggalan dan merasa proses ini tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan banyak kalangan,” ujarnya.

Firman menilai pernyataan BPN tersebut tidak melanggar aturan karena merupakan sikap kontestan pemilu yang merasa ada kecurangan dalam pemilu lalu mengambil sikap.

Ia menilai, dengan sikap BPN Prabowo-Sandi tersebut, proses rekapitulasi suara di KPU tetap berjalan karena sudah ada jadwalnya.

“Proses terus berjalan meskipun pada akhirnya saya melihat ada pertarungan sengit bagi KPU, karena BPN Prabowo-Sandi memiliki data,” ujarnya.

Selain itu Firman juga menilai sikap BPN tersebut terlalu dini, karena proses rekapitulasi masih berjalan karena seharusnya proses tersebut diselesaikan lalu kontestan memberikan sikapnya.

Namun ia memahami sikap BPN tersebut karena melihat adanya dugaan kecurangan pemilu lalu mereka mengambil sikap tegas.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019”, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa.

Djoko mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil.

Djoko menyebut, bahwa dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat terstruktur, sistematis, massif, dan brutal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER