Soal BPN Tolak Rekapitulasi KPU, Pengamat: Bentuk Perlawanan Atas Dugaan Kecurangan Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil rekapitulasi suara KPU merupakan bentuk perlawanan terhadap adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

“Ini bentuk perlawanan kubu Prabowo-Sandi yang menilai proses Pemilu Presiden 2019 penuh kejanggalan,” kata Firman Noor di Jakarta, Selasa (14/5).

Firman menilai sikap BPN tersebut karena melihat hasil rekapitulasi suara di daerah, saksi BPN tidak menandatangani berita acara karena ditemukan dugaan kecurangan pemilu.

Menurut Firman, dengan penolakan tandatangan dari kubu Prabowo-Sandiaga, seharusnya direspon KPU daerah dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak dilakukan.

“Ini memancing kubu Prabowo menunjukkan adanya kejanggalan dan merasa proses ini tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan banyak kalangan,” ujarnya.

Firman menilai pernyataan BPN tersebut tidak melanggar aturan karena merupakan sikap kontestan pemilu yang merasa ada kecurangan dalam pemilu lalu mengambil sikap.

Ia menilai, dengan sikap BPN Prabowo-Sandi tersebut, proses rekapitulasi suara di KPU tetap berjalan karena sudah ada jadwalnya.

“Proses terus berjalan meskipun pada akhirnya saya melihat ada pertarungan sengit bagi KPU, karena BPN Prabowo-Sandi memiliki data,” ujarnya.

Selain itu Firman juga menilai sikap BPN tersebut terlalu dini, karena proses rekapitulasi masih berjalan karena seharusnya proses tersebut diselesaikan lalu kontestan memberikan sikapnya.

Namun ia memahami sikap BPN tersebut karena melihat adanya dugaan kecurangan pemilu lalu mereka mengambil sikap tegas.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019”, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa.

Djoko mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil.

Djoko menyebut, bahwa dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat terstruktur, sistematis, massif, dan brutal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER