Soal Bendera Kuning Tolak Djarot, Kapolri: Jika Spontan Bukan Pelanggaran

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral (Pol) Tito Karnavian menegaskan bahwa bahwa jika penolakan warga terhadap pasangan calon dilakukan secara spontan, maka hal tersebut bukan pelanggaran.

Hal ini disampaikan Tito terkait dengan peristiwa bendera kuning tanda penolakan warga yang dipasang disepanjang Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saat calon Wakil Gubernur nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat, melangsungkan kampanye di daerah tersebut kemarin, Selasa (21/3).

“Kalau dilakukan secara spontanitas perorangan, mungkin fine-fine saja,” jelas Tito di Jakarta, hari ini, Rabu (22/3).

Namun, lanjutnya, jika penolakan tersebut diorganisir maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang undang.

“Tapi jika itu dilakukan terorganisir, masif dan sengaja dilakukan kelompok tertentu untuk jatuhkan pihak lain, itu bisa termasuk pelanggaran dari Undang-undang Pilkada,” kata Tito.

Sebagaimana diketahui pada hari Selasa, 21 Maret 2017, saat Djarot melakukan kampanye, terjadi pemasangan bendera kuning disepanjang Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sebagaimana kebiasaan penduduk Jakarta, bendera kuning adalah tanda musibah, tanda ada kematian di daerah tersebut, padahal tidak ada warga yang meninggal saat itu.

EDITOR: Harun S

10 KOMENTAR

  1. kayaknya semua sendi kehidupan bernegara sejak zaman kapolri tito diurusin.., sebenarnya institusi ini kepolisian atau kepresidenan sih?
    kasian para pak polisi yang masih berhati bersih dan berjiwa nasionalis thdp indonesia ini kalau arah kepemimpinan dibuat seperti ini.
    semoga hidayah ataupun musibah dari ALLAH SWT dipercepat sebelum habis masa jabatan, Amiin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.