JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi meminta pihak kepolisian menindak tegas segala upaya yang melemahkan serta mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan dan melegitimasi KPU,” kata Presiden Jokowi usai melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/1).
Kepala Negara meminta semua pihak untuk mendukung tugas dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
“Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu, saya sampaikan ke Kapolri, tindak tegas,” kata Jokowi.
Baca juga: Letjen Doni Monardo Resmi Dilantik Jadi Kepala BNPB
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut siapapun yang punya keinginan untuk merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah penjahat politik.
“Saya yakin kader partai, partai yang ikut pemilu, timses, dan capres tidak ada keinginan untuk merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara. Kalau ada berarti dia adalah penjahat politik. Siapapun orangnya,” kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1), setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek.
Baca juga: Mendagri: Perusak Legitimasi KPU adalah Penjahat Politik
Tjahjo menyebut siapa saja yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi di Tanah Air, mengacaukan partai politik, mengacaukan kerja capres dan cawapres, serta mengacaukan kerja tim sukses capres/cawapres, pantas disebut sebagai penjahat politik.
Oleh karena itu, kata Tjahjo, mereka harus diusut oleh aparat kepolisian. (Ant/SU05)
