Politikus PDIP Yang Disebut Terima Suap KTP-el Akan Bersaksi Hari Ini

JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey dijadwalkan akan bersaksi di persidangan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) hari ini, Senin (3/4).

Olly Dondokambey bersama sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014 diduga telah menerima uang suap dalam proyek pengadaan KTP-el. Dalam dakwaan tersangka Irman dan Sugiharto, Olly disebut menerima uang senilai US$ 1,2 juta.

Olly yang pada saat proyek tersebut dibahas di DPR menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, telah membantah meneriman suap dari proyel KTP-el tersebut. Bahkan ia mengaku tidak kenal pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang disebut sebagai orang yang membagi-bagikan uang pada sejumlah politikus Senayan.

“Saya tidak kenal Andi. Tidak pernah ketemu dengan Andi. Bagaimana dia mengantar uang dolar ke saya,” kata Olly yang saat ini menjabat Gubenur Sulawesi Utara pada awak media, Kamis (9/3) silam.

Olly juga mengklaim tidak mengenal dua orang terdakwa KTP-el, Irman dan Sugiharto, yang kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Selain Olly, beberapa kader PDIP lainnya juga disebut-sebut menerima uang haram KTP-el. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat kasus tersebut duduk sebagai anggota Komisi II DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Arif Wibowo.

Ganjar dan Arif kepada wartawan juga sudah membantah menerima uang dan terkait dalam perkara korupsi tersebut.

Dalam sidang yang akan digelar di pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, selain OIlly, juga akan menghadirkan sembilan saksi lainnya, termasuk politikus Golongan Karya Melchias Markus Mekeng yang namanya juga disebut menerima US$1,4 juta.

EDITOR: Haruns S

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER