Muhammadiyah Himbau Cagub Jatim Kedepankan Politik Nilai

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Muhammadiyah telah merancang konsep politik bernilai, yang diperuntukkan kepada pasangan calon Gubernur Jatim yang berlaga di Pilgub Jatim 2018. Tujuannya agar siapapun yang menjadi pemimpin Jatim, bisa mampu memihak kebenaran, cara itu salah satu dasar pegangan dalam menjalankan politik nilai.

Hal ini diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, KH. Saad Ibrahim.

“Kriteria yang harus dimiliki calon Gubenur Jatim, yakni harus memiliki keberpihakan terhadap kebenaran, hal ini penting dimiliki agar agama dan nilai keadilan selalu terjaga secara sosial dan ekonomi,” kata┬áKetua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Dr. Saad Ibrahim saat menyampaikan sambutan di acara Oase Bangsa, di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Rabu (21/3).

Terkait politik nilai, Saad mencontohkan cara para penumpang pesawat membuang sampah di Bandara Singapura dan Juanda Surabaya.

“Di sana (Bandara Changi Singapura, red) ada nilai keberhasilan untuk menerapkan kebersihan, mereka mau buang sampah harus cari tempatnya, sedangkan Juanda seenaknya orang buang sampah, inilah yang kita tekankan supaya pemimpin di Jatim mengedepankn nilai tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim Prof Ali Maschan Moesa mengatakan meski pendukung kedua Paslon Pilgub Jatim terbagi menjadi dua kubu, namun ia memastikan tidak akan ada gejolak di Jatim.

“Pintu NU di Jatim terbuka lebar dan para kiai NU siap menerima siapapun calon kepala daerah maupun cagub-cawagub Jatim yang ingin silaturahim, meski kedua paslon sama-sama kader NU dan pendukungnya juga dari NU,” ujar KH Ali Moeksan disela sambutannya. (Devan/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.