Mendagri Nilai LHKPN Kandidat Cakada di Jatim Sudah Layak

1
32
Tjahjo Kumolo saat memberi keterangan kepada wartawan, di Surabaya, Kamis (12/4/2018) (Devan/SERUJI)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Untuk menjadi calon Kepala Daerah  (cakada) memang harus jujur dan bersih dari korupsi. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Deklarasi LHKPN di Surabaya, Kamis (12/4).

“Apa yang telah disampaikan para kandidat calon kepala daerah di Jatim terkait Laporan Harta Kekayaannya, saya menilai sudah sejujur-jujurnya, ya jangan sampai ada calon yang ngakunya punya harta 10 miliar, ternyata hanya empat miliar, kan bohong,” ujar Tjahjo di Surabaya, Kamis (12/4).

Sementara ada cakada di Jatim yang memiliki harta lebih dari 43 miliar sampai 100 miliar, kata Mendagri menilai sah-sah saja yang penting jujur bahwa hartanya sudah dilaporkam KPK.

“Yang saya tau verfikasi faktual, yakni melalui penilaian masyarakat bahwa rakyat harus pro aktif melihat kenyataan kekayaan kandidatnya dan KPK sendiri aktif setiap tahun meminta untuk melaporkan harta kekayaan,” terangnya kepada wartawan.

Seperti diketahui, calon Wakil Gubernur Jatim, Puti Guntur hanya memiliki harta kekayaan dengan total satu miliar rupiah, lebih rendah dibanding kandidat paslon nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa Rp23 miliar dan Emil Elestianto Dardak Rp8 miliar.

Saat ditanya wartawan terkait apakah ada artinya LHKPN itu tidak masuk proses verifikasi faktual.

“Tidak, artinya tidak masuk verifikasi, namun kita harus berpikir positif dengan apa yang dilakukan setiap calon lain untuk melaporkan kekayaannya ke KPK dengan jujur, kita yakin sudah benar,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya telah mengintruksi setiap pejabat dan cakada untuk setiap tahun melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK dan dirasa apa yang telah disampaikan kepada cakada dan cagub di Jatim sudah benar.

“Terkait harta kekayaan setiap kandidat ada yang ratusan miliar dan hanya satu miliar itu sudah hasil laporan tahunan mereka ke KPK, setiap tahun kami intruksi melalui kebijakan pemerintah, untuk segera melaporkan harta kekayaan setiap setahun sekali, istilahnya update, untuk mencegah adanya korupsi itu,” ungkap Basaria. (Devan/SU02)

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU