Mendagri Nilai LHKPN Kandidat Cakada di Jatim Sudah Layak

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Untuk menjadi calon Kepala Daerah  (cakada) memang harus jujur dan bersih dari korupsi. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Deklarasi LHKPN di Surabaya, Kamis (12/4).

“Apa yang telah disampaikan para kandidat calon kepala daerah di Jatim terkait Laporan Harta Kekayaannya, saya menilai sudah sejujur-jujurnya, ya jangan sampai ada calon yang ngakunya punya harta 10 miliar, ternyata hanya empat miliar, kan bohong,” ujar Tjahjo di Surabaya, Kamis (12/4).

Sementara ada cakada di Jatim yang memiliki harta lebih dari 43 miliar sampai 100 miliar, kata Mendagri menilai sah-sah saja yang penting jujur bahwa hartanya sudah dilaporkam KPK.

“Yang saya tau verfikasi faktual, yakni melalui penilaian masyarakat bahwa rakyat harus pro aktif melihat kenyataan kekayaan kandidatnya dan KPK sendiri aktif setiap tahun meminta untuk melaporkan harta kekayaan,” terangnya kepada wartawan.

Seperti diketahui, calon Wakil Gubernur Jatim, Puti Guntur hanya memiliki harta kekayaan dengan total satu miliar rupiah, lebih rendah dibanding kandidat paslon nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa Rp23 miliar dan Emil Elestianto Dardak Rp8 miliar.

Saat ditanya wartawan terkait apakah ada artinya LHKPN itu tidak masuk proses verifikasi faktual.

“Tidak, artinya tidak masuk verifikasi, namun kita harus berpikir positif dengan apa yang dilakukan setiap calon lain untuk melaporkan kekayaannya ke KPK dengan jujur, kita yakin sudah benar,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya telah mengintruksi setiap pejabat dan cakada untuk setiap tahun melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK dan dirasa apa yang telah disampaikan kepada cakada dan cagub di Jatim sudah benar.

“Terkait harta kekayaan setiap kandidat ada yang ratusan miliar dan hanya satu miliar itu sudah hasil laporan tahunan mereka ke KPK, setiap tahun kami intruksi melalui kebijakan pemerintah, untuk segera melaporkan harta kekayaan setiap setahun sekali, istilahnya update, untuk mencegah adanya korupsi itu,” ungkap Basaria. (Devan/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER