Mendagri Nilai LHKPN Kandidat Cakada di Jatim Sudah Layak

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Untuk menjadi calon Kepala Daerah  (cakada) memang harus jujur dan bersih dari korupsi. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Deklarasi LHKPN di Surabaya, Kamis (12/4).

“Apa yang telah disampaikan para kandidat calon kepala daerah di Jatim terkait Laporan Harta Kekayaannya, saya menilai sudah sejujur-jujurnya, ya jangan sampai ada calon yang ngakunya punya harta 10 miliar, ternyata hanya empat miliar, kan bohong,” ujar Tjahjo di Surabaya, Kamis (12/4).

Sementara ada cakada di Jatim yang memiliki harta lebih dari 43 miliar sampai 100 miliar, kata Mendagri menilai sah-sah saja yang penting jujur bahwa hartanya sudah dilaporkam KPK.

“Yang saya tau verfikasi faktual, yakni melalui penilaian masyarakat bahwa rakyat harus pro aktif melihat kenyataan kekayaan kandidatnya dan KPK sendiri aktif setiap tahun meminta untuk melaporkan harta kekayaan,” terangnya kepada wartawan.

Seperti diketahui, calon Wakil Gubernur Jatim, Puti Guntur hanya memiliki harta kekayaan dengan total satu miliar rupiah, lebih rendah dibanding kandidat paslon nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa Rp23 miliar dan Emil Elestianto Dardak Rp8 miliar.

Saat ditanya wartawan terkait apakah ada artinya LHKPN itu tidak masuk proses verifikasi faktual.

“Tidak, artinya tidak masuk verifikasi, namun kita harus berpikir positif dengan apa yang dilakukan setiap calon lain untuk melaporkan kekayaannya ke KPK dengan jujur, kita yakin sudah benar,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya telah mengintruksi setiap pejabat dan cakada untuk setiap tahun melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK dan dirasa apa yang telah disampaikan kepada cakada dan cagub di Jatim sudah benar.

“Terkait harta kekayaan setiap kandidat ada yang ratusan miliar dan hanya satu miliar itu sudah hasil laporan tahunan mereka ke KPK, setiap tahun kami intruksi melalui kebijakan pemerintah, untuk segera melaporkan harta kekayaan setiap setahun sekali, istilahnya update, untuk mencegah adanya korupsi itu,” ungkap Basaria. (Devan/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi