KPU Kirim Soal ke Paslon Seminggu Sebelum Debat Perdana

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam debat perdana Pilpres 2019 yang akan digelar 17 Januari mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup kepada pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden.

Pada sistem terbuka, KPU akan mengirimkan terlebih dahulu pertanyaan debat kepada kedua paslon, sementara pada sistem tertutup pertanyaan berasal dari masing-masing paslon.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan saat ini panelis debat sedang menyusun daftar pertanyaan untuk sistem terbuka dan akan diserahkan pada paslon pada 10 Januari, atau tepat seminggu sebelum debat. Namun, dari bank soal tersebut, hanya tiga pertanyaan akan diajukan saat debat berlangsung.

“Nanti mereka diberi pertanyaan secara acak dari yang sudah diserahkan sebelumnya. Misal ada 20 pertanyaan, hanya tiga yang akan diajukan,” kata Arief kepada wartawan usai rapat perdana panelis debat di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).

Baca juga: Inilah Jadwal Lengkap Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019

Selain daftar pertanyaan dari panelis, kedua paslon juga akan saling melempar pertanyaan saat debat berlangsung.

“Di sinilah, pertanyaan yang memang tak terduga akan keluar dari masing-masing paslon,” kata Arief.

Ia menyebut sistem ini sebagai pertanyaan tertutup karena paslon tidak mengetahui terlebih dahulu pertanyaan yang akan keluar.

Debat perdana akan digelar 17 Januari dan menampilkan pasangan Capres-Cawapres dengan isu seputar HAM, Terorisme, Korupsi, dan Hukum.

KPU telah memutuskan hanya ada enam panelis dalam debat perdana ini. Nama-nama yang ditunjuk merupakan kesepakatan dari kedua tim pasangan calon, baik pihak Jokowi-KH Ma’ruf maupun pihak Prabowo-Sandi.

Baca juga: Atas Permintaan Timses, Akhirnya KPU Coret ICW dari Daftar Panelis Debat Capres

Mereka adalah Agus Rahardjo (Ketua KPK), Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua MA Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis. (SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.