KPU Kirim Soal ke Paslon Seminggu Sebelum Debat Perdana

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam debat perdana Pilpres 2019 yang akan digelar 17 Januari mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup kepada pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden.

Pada sistem terbuka, KPU akan mengirimkan terlebih dahulu pertanyaan debat kepada kedua paslon, sementara pada sistem tertutup pertanyaan berasal dari masing-masing paslon.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan saat ini panelis debat sedang menyusun daftar pertanyaan untuk sistem terbuka dan akan diserahkan pada paslon pada 10 Januari, atau tepat seminggu sebelum debat. Namun, dari bank soal tersebut, hanya tiga pertanyaan akan diajukan saat debat berlangsung.

“Nanti mereka diberi pertanyaan secara acak dari yang sudah diserahkan sebelumnya. Misal ada 20 pertanyaan, hanya tiga yang akan diajukan,” kata Arief kepada wartawan usai rapat perdana panelis debat di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).

Baca juga: Inilah Jadwal Lengkap Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019

Selain daftar pertanyaan dari panelis, kedua paslon juga akan saling melempar pertanyaan saat debat berlangsung.

“Di sinilah, pertanyaan yang memang tak terduga akan keluar dari masing-masing paslon,” kata Arief.

Ia menyebut sistem ini sebagai pertanyaan tertutup karena paslon tidak mengetahui terlebih dahulu pertanyaan yang akan keluar.

Debat perdana akan digelar 17 Januari dan menampilkan pasangan Capres-Cawapres dengan isu seputar HAM, Terorisme, Korupsi, dan Hukum.

KPU telah memutuskan hanya ada enam panelis dalam debat perdana ini. Nama-nama yang ditunjuk merupakan kesepakatan dari kedua tim pasangan calon, baik pihak Jokowi-KH Ma’ruf maupun pihak Prabowo-Sandi.

Baca juga: Atas Permintaan Timses, Akhirnya KPU Coret ICW dari Daftar Panelis Debat Capres

Mereka adalah Agus Rahardjo (Ketua KPK), Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua MA Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis. (SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

KUNTUM KHAIRA UMMATIN

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.