Atas Permintaan Timses, Akhirnya KPU Coret ICW dari Daftar Panelis Debat Capres

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret panelis yang berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dari daftar panelis debat capres-cawapres. Hal itu diungkapkan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Adnan mengaku namanya dicoret KPU atas permintaan tim pemenangan kedua pasangan capres-cawapres.

Confirmed, ICW dicoret dari panelis debat pertama capres, padahal besok adalah rapat pertama panelis,” kata Adnan di Jakarta, Jumat (4/1) malam.

Adnan mengatakan ICW mendapat undangan dari KPU untuk menjadi panelis debat capres-cawapres kira-kira sejak sepekan lalu. Saat itu KPU meminta ICW mengambil bagian dalam proses demokratisasi debat Pilpres, ICW sangat terbuka untuk terlibat.

“Namun mendadak, saya dikabari malam ini, bahwa ICW tidak jadi dilibatkan sebagai panelis,” ungkap Adnan.

Diungkapkan Adnan, alasan KPU mencoret ICW secara mendadak, lantaran kesepakatan tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

“Keputusan mendadak ini kesepakatan tim paslon satu dan paslon dua. Mengejutkan karena mendadak, meski kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis,” ujarnya.

Adnan mengatakan pihaknya merasa tidak perlu menduga apapun terkait pencoretan ini. Ia menekankan meskipun tidak jadi dilibatkan sebagai panelis, ICW akan tetap memiliki peran yang sama tanpa diminta siapapun.

Sebelumnya daftar panelis debat perdana capres-cawapres yang akan berlangsung 17 Januari 2019, direncanakan terdiri dari tokoh berbagai macam latar belakang. Salah satunya berasal dari ICW. Sementara yang lainnya adalah Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara), Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua KPK), Margarito Kamis (Ahli Tata Negara) dan Unsur Pimpinan KPK. (Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy