Atas Permintaan Timses, Akhirnya KPU Coret ICW dari Daftar Panelis Debat Capres

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret panelis yang berasal dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dari daftar panelis debat capres-cawapres. Hal itu diungkapkan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Adnan mengaku namanya dicoret KPU atas permintaan tim pemenangan kedua pasangan capres-cawapres.

Confirmed, ICW dicoret dari panelis debat pertama capres, padahal besok adalah rapat pertama panelis,” kata Adnan di Jakarta, Jumat (4/1) malam.

Adnan mengatakan ICW mendapat undangan dari KPU untuk menjadi panelis debat capres-cawapres kira-kira sejak sepekan lalu. Saat itu KPU meminta ICW mengambil bagian dalam proses demokratisasi debat Pilpres, ICW sangat terbuka untuk terlibat.

“Namun mendadak, saya dikabari malam ini, bahwa ICW tidak jadi dilibatkan sebagai panelis,” ungkap Adnan.

Diungkapkan Adnan, alasan KPU mencoret ICW secara mendadak, lantaran kesepakatan tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

“Keputusan mendadak ini kesepakatan tim paslon satu dan paslon dua. Mengejutkan karena mendadak, meski kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis,” ujarnya.

Adnan mengatakan pihaknya merasa tidak perlu menduga apapun terkait pencoretan ini. Ia menekankan meskipun tidak jadi dilibatkan sebagai panelis, ICW akan tetap memiliki peran yang sama tanpa diminta siapapun.

Sebelumnya daftar panelis debat perdana capres-cawapres yang akan berlangsung 17 Januari 2019, direncanakan terdiri dari tokoh berbagai macam latar belakang. Salah satunya berasal dari ICW. Sementara yang lainnya adalah Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (Ahli Tata Negara), Bambang Widjojanto (Mantan Wakil Ketua KPK), Margarito Kamis (Ahli Tata Negara) dan Unsur Pimpinan KPK. (Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER