Gamawan Fauzi dan Hotma Sitompoel Diperiksa KPK Terkait KTP-el

0
67
Gamawan Fauzi
Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan pengacara Hotma Sitompoel sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-el).

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Pak Anang,” kata Gamawan di gedung KPK Jakarta, Rabu (8/11).

Gamawan disebut dalam tuntutan dua terdakwa sebelumnya yaitu Irman dan Sugiharto menerima sejumlah 4,5 juta dolar AS dari aliran dana KTP-el, tapi hal itu tidak disebutkan hakim dalam putusannya.

Sedangkan Hotma tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya.

Anang yang dimaksud oleh Gamawan adalah Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo yang ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam perkara ini.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-el) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-el.

Sedangkan Hotma diketahui menerima uang sejumlah 400 ribu dolar AS untuk membayar jasa konsultasi hukum saat memberikan bantuan hukum kepada mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto yang dilaporkan di Polda Metro Jaya.

Ia disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPU

Lima Bakal Caleg DPR Ditemukan KPU Merupakan Mantan Koruptor

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan lima bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) DPR yang didaftarkan partai politik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. "Berdasarkan...

Fasilitas Tidak Standar di Sukamiskin Dibenarkan Dirjen PAS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di...
Febri Diansyah

Kalapas Sukamiskin Diketahui Terang-Terangan Minta Mobil dan Uang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein secara terang-terangan meminta mobil, uang dan sejenisnya...
kpk, komisi pemberantasan korupsi

KPK Temukan Penyalahgunaan Fasilitas Berobat di Sukamiskin

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana dalam proses penanganan kasus di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. "Kami...

Dugaan Narapidana Sukamiskin Keluar Lapas Sedang Didalami Kemkumham

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mendalami adanya dugaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dapat masuk dan keluar lapas dengan...