Fahira: Pemerintah Tidak Taat Azas Dalam Pembubaran HTI

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menyesalkan keputusan pemerintah yang tiba-tiba akan menempuh jalur hukum untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Pemerintah bukan hanyat tidak bijak, tetapi juga tidak taat azas dan berpotensi melanggar kebebasan berorganisasi dan berpendapat yang dijamin konstitusi,” kata Fahira saat dihubungi SERUJI, Senin (8/5) malam.

Menurut Senator asal Jakarta ini sebagaimana diatur dalam Undang Undang, semestinya pemerintah terlebih dahulu mengambil langkah persuasi sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.

“Tidak bijak dan tidak taat azas karena pemerintah telah melompati tahap-tahap yang disyaratkan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” ungkapnya.

Tindakan tersebut, lanjut Fahira, dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. “Kalau pemerintah saja sudah tidak taat azas bagaimana negara ini bisa ditata dan dibuat lebih baik,” katanya.

Fahira juga menganggap keputusan pemerintah yang disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Wiranto tersebut, tidak adil bagi HTI dan akan menjadi preseden buruk bagi ormas, terutama ormas Islam di Indonesia.

“Tanpa ada surat peringatan tiba-tiba akan dibubarkan. Tanpa diajak berdialog tiba-tiba akan diseret ke pengadilan,” katanya.

Fahira mengkhawatirkan tindakan pemerintah yang tidak taat azas dan jauh dari kesan mengayomi tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan baru di Indonesia.

“Mau sampai kapan kegaduhan demi kegaduhan terus terjadi di negeri ini.” tutup Fahira.

Sebagaimana diketahui, Menko Polhukan Wiranto di kantor Kemenkopolhukam pada Senin, 8 Mei kemarin, mengumumkan langkah hukum yang akan diambil pemerintah untuk membubarkan HTI.

 

EDITOR: Efka

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.