Politisi PKB itu juga mendesak Pemerintah Indonesia menggalang simpati Internasional di ASEAN, OKI, Asia-Afrika, dan dunia dengan menyiapkan usulan/ draft yang komprehensif berkenaan dengan sanksi terhadap pemerintah Myanmar yang dinilainya sebagai rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan.
Menurut Lukman, tuduhan sampai kepada rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan, tentunya harus diawali dengan sebuah tim independen di bawah PBB melakukan investigasi langsung dan penyelidikan ke Myanmar.
“Pemerintah Indonesia bisa menggalang persiapan kekuatan militer bersama dengan negara2 ASEAN lainnya, untuk dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian,” katanya.
Lukman mengatakan DPR RI akan segera membahas masalah ini, diawali dengan memanggil Dubes Indonesia untuk Myanmar terlebih dahulu.
Selanjutnya menurut dia, akan dilakukan Rapat dengar pendapat dengan saksi-saksi dari masyarakat, dan pihak BIN untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya tersebut.
“Kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut, DPR segera mengeluarkan sikap dan memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis dan responsif,” ujarnya.
