DHAKA/COX’S BAZZAR, SERUJI.CO.ID – Bangladesh mengatakan pada Selasa (16/1) pihaknya akan merampungkan proses pengembalian banyak di antara para pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar dalam dua tahun setelah pertemuan dua negara bertetangga tersebut.
Rencana pemulangan bilateral yang Myanmar katakan akan mulai Selasa depan, disambut dengan rasa skeptis oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat, yang menyatakan hal itu tak cukup mengatasi masalah keselamatan, mata pencaharian dan pemukiman tetap.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataannya mengatakan usaha pemulangan tersebut mempertimbangkan “keluarga sebagai kesatuan,” dengan Myanmar menyediakan tempat penampungan sementara bagi mereka yang kembali sebelum membangun kembali rumah-rumah bagi mereka.
Bangladesh akan mendirikan lima kamp transit untuk mengirim orang-orang Rohingya ke dua pusat penerima di wilayah Myanmar dekat perbatasan, demikian pernyataan itu.
“Myanmar telah mengulangi komitmennya untuk menghentikan arus warga Myanmar ke Bangladesh,” tambahnya.
“Pernyataan itu juga menyerukan pemulangan anak-anak yatim dan anak-anak yang lahir pada saat insiden yang tak dibenarkan, rujukan ke kasus-kasus perkosaan yang menyebabkan kehamilan,” kata seorang pejabat Kemlu Bangladesh.
Perkosaan wanita-wanita Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar tersebar di berbagai tempat, demikian kata PBB dan pegiat NGO. Namun, Militer Myanmar membantah pihaknya terlibat dalam serangan-serangan seksual.
Sebanyak 650.000 orang melarikan diri ke Bangladesh akibat kekerasan yang terjadi.
Proses verifikasi
Pertemuan di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, merupakan rapat pertama kelompok kerja gabungan yang dibentuk untuk membahas rincian persetujuan repatriasi November.
Pemerintah Myanmar tidak segera mengeluarkan pernyataannya setelah pertemuan pada Selasa.
Direktur Jenderal Departemen Pertolongan dan Pemukiman Kembali di Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar, Ko Ko Naing, mengatakan kepada Reuters lewat telepon bahwa Myanmar telah menandatangani persetujuan itu dengan Bangladesh dan bertujuan mulai proses repatriasi pada 23 Januari.
Zaw Htay, juru bicara pemerintah Myanmar, mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa mereka yang kembali dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah mereka lolos proses verifikasi.
Sebuah lembaga Myanmar yang dibentuk untuk mengawasi repatriasi mengatakan pekan lalu, dua kamp repatriasi dan penilaian yang sementara dan satu tempat lagi telah didirikan untuk menampung mereka yang kembali.
Myint Kyaing, sekretaris tetap di Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Penduduk Myanmar, mengatakan kepada Reuters bulan ini bahwa Myanmar akan mulai memproses sedikitnya 150 orang sehari melalui masing-masing dua kamp tersebut pada 23 Januari. (Ant/SU05)
