ACT: Agenda Pemberdayaan Pengungsi Rohingya, Penting

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Organisasi kemanusiaan Indonesia Aksi Cepat Tanggap (ACT) menilai pemberdayaan pengungsi Rohingya di wilayah perbatasan Bangladesh penting untuk dilakukan agar mereka tidak bergantung pada bantuan.

“Kami serius menangani kemanusiaan, agenda pemberdayaan harus dilakukan, bukan sekadar bantuan sesaat,” ujar Presiden ACT Ahyudin di Jakarta, Rabu (27/9).

Ahyudin berpendapat malapetaka terjadi jika pengungsi Rohingya selama puluhan tahun hanya bergantung pada bantuan dari luar dan tidak dipersiapkan untuk membangun kembali kehidupannya.

Berdasarkan kunjungan langsung ke wilayah perbatasan Bangladesh tempat pengungsi Rohingya, menurut dia, pengungsi lama dan baru sama saja bergantung pada bantuan.

“Kalau dibiarkan hanya duduk sambil menunggu bantuan itu membangun kemiskinan struktural dan bisa menimbulkan stres,” ucap dia.

Untuk itu, selain berencana membangun 1.000 hunian sementara, ACT yang menyalurkan sumbangan dari rakyat Indonesia akan membangun pasar di 100 titik pengungsian untuk pemberdayaan ekonomi.

ACT juga sedang menyiapkan lahan seluas 1.000 hektare untuk digunakan sebagai tempat peternakan, pertanian, dan perkebunan.

Pihaknya berharap dengan adanya pasar dan lahan tersebut, pengungsi Rohingya mampu hidup sendiri dengan berwirausaha.

“Untuk obat stres pengungsi ketika dilibatkan dalam pekerjaan. Hadirnya masjid harus dibangun juga untuk memberdayakan dari sisi agama,” ucap Ahyudin.

Pada Kamis (21/9), Indonesia telah mengirim 2.000 ton beras yang diberangkatkan dengan kapal kemanusiaan dari Terminal Petikemas Surabaya.

Bantuan tersebut merupakan bantuan kemanusiaan terbesar dari Indonesia untuk Rohingya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Orang-Orang Merdeka

Sejak media menjadi industri, informasi dan berita harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan erubahlan wartawan hanya sebagai alat produksi semata

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER