Yustinus mengatakan, infrastruktur mangkrak tak masalah. Tetapi, pemerintah akan lebih bijak jika memilah kembali infrastruktur mana yang paling penting untuk dibanding daripada masyarakat tidak mendapatkan apa pun hasil pembangunan tersebut.
Kendati demikian, Yustinus memuji keberhasilan Jokowi mengeluarkan dua kebijakan terkait perpajakan, yaitu tax amnesty dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Automatic Exchange of Information (AEoI).
Pengampunan pajak atau tax amnesty bisa menjadi momentum titik balik kesadaran pajak. Sementara AEoI, dinilai sebuah prestasi karena tidak disangka-sangka Indonesia lebih cepat memasuki era keterbukaan informasi di dunia.
“Nah PR-nya segera pilih Dirjen, yang ngerti harus menjalankan apa, yang bisa menindaklanjuti tax amnesty dan AEoI yang integritasnya kuat. Karena harus diingat, dua tahun ke depan tahun politik, ini tidak mudah bagi ekonomi dan fiskal kita,” tukasnya. (Achmad/Hrn)
Kebijakan ambisisius di bidang infrastruktur jadi blunder, dana tersedot ke proyek jangka panjang yg tidak berdampak pada sektor riil dlm jangka pendek dan menengah dampaknya menggerus daya beli masyarakat, UKM akan keburu gulung tikar sebelum merasakan dampak positif proyek infrastruktur sehingga di masa depan hanya pengusaha kelas kakap yg bisa bertahan dan akan paling menikmati lezatnya infrastruktur