Setelah Riau, Jokowi Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah untuk Warga Jambi

JAMBI, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi membagikan 6 ribu sertifikat tanah untuk masyarakat Jambi, khususnya masyarakat di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

“Sertifikat tanah gratis yang diberikan kepada rakyat ini untuk memberikan hak paten kepemilikan tanah. Setelah kita berikan ini, masyarakat punya bukti sah kepemilikan tanah agar tidak ada lagi konflik agraria baik antarwarga dan perusahan,” kata Jokowi saat acara penyerahan sertifikat itu berlangsung di halaman kantor Gubernur Jambi di Jalan Ahmad Yani, Telanaipura, Kota Jambi, Ahad (16/12).

Jokowi menyampaikan pesan agar sertifikat hak milik tanah yang diberikan kepada masyarakat tidak disalahgunakan. Menurutnya, sertifikat boleh diagunkan, asalkan untuk hal bermanfaat dan bisa menebus balik sertifikatnya.

“Jadi, jangan senang dulu, sertifikat ini harus bermanfaat, jangan disekolahkan sertifikatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik saya tarik lagi sertifkatnya,” ujarnya sambil tertawa.

Dalam acara tersebut, Jokowi didampingi oleh Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar dan beberapa kepala daerah di Jambi.

Sebelumnya, Presiden Jokokowi membagikan 6.000 sertifikat tanah kepada masyakarat Provinsi Riau, Sabtu (15/12). Dalam kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggadaikan sertifikat, terutama sebagai jaminan saat meminjam uang.  (SU05)

2 KOMENTAR

  1. Kediri kpn gusss kie desa Sidomulyo kec porwoasri kab Kediri enek 5 lahan sawah bermasalah soalnya lahanya udah di dirikan kantor desa Ama sekolah dasar tapi belum ada penjelasan atas sertifikatnya masalah ini udah 40 th gak ada penjelasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.