Legislator Aceh Minta Pemerintah Cabut Izin Hotel Langgar Syariat Islam

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musanif mendesak kepala daerah di provinsi itu mencabut izin hotel maupun penginapan lainnya yang melanggar syariat Islam.

“Kami mendesak Gubernur maupun kepala daerah di Aceh mencabut izin hotel maupun penginapan yang melanggar syariat Islam,” tegas Musanif di Banda Aceh, Jumat (6/4).

Desakan Musanif tersebut dikemukakan menyusul mencuatnya praktik di sebuah hotel di Aceh Besar. Sebelumnya, praktik serupa juga mencuat di sebuah hotel di Banda Aceh.

Musanif mengatakan, pihak hotel tidak mungkin tidak mengetahui praktik prostitusi terjadi di tempatnya. Jika tidak mengetahui, maka pengawasan di hotel tersebut terlalu lemah.

Oleh karena itu, lanjut dia, gubernur, bupati, maupun wali kota di Aceh, harus mampu menertibkan hotel-hotel maupun penginapan yang memiliki pengawasan syariat Islam yang lemah. Jika tidak, dikhawatirkan menjadi tempat bagi bisnis prostitusi.

“Kami juga meminta kepala daerah di Aceh mengeluarkan surat edar agar hotel maupun penginap menaati pelaksanaan syariat Islam, tidak memberikan kesempatan kepada prostitusi maupun kegiatan lainnya bertentangan dengan syariat Islam,” tegas Musanif.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Aceh Ghufran Zainal Abidin meminta kepala daerah di provinsi itu agar memerintahkan jajarannya melakukan pengawasan ketat dan intensif terhadap hotel dan penginapan.

“Kami minta pengawasan terhadap hotel dan penginapan diperketat. Tujuannya untuk mencegah maraknya praktik prostitusi. Apalagi beberapa kasus prostitusi di hotel terungkap beberapa bulan terakhir,” katanya.

Ghufran menyebutkan, maraknya bisnis prostitusi di hotel karena lemahnya pengawasan, baik oleh manajemen hotel maupun pemerintah daerah. Jika pengawasan kuat dan ketat, maka praktik terlarang tersebut tidak mungkin terjadi.

“Pengawasan merupakan upaya mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam di hotel maupun penginapan. Jika ada yang melanggar, izinnya langsung dicabut. Tapi, ini butuh ketegasan seorang kepala daerah,” kata Ghufran Zainal Abidin. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER