100 Puskesmas Disiagakan Selama Mudik Lebaran Oleh Pemprov Riau

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiagakan sebanyak 100 puskesmas untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengatasi kedaruratan, pada arus mudik Idul Fitri (Lebaran) 1440 Hijriah.

“Salah satu upaya untuk mengatasi kedaruratan adalah penyediaan fasilitas layanan kesehatan. Ada 100 puskesmas yang disiagakan sebagai fasilitas layanan kesehatan primer,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Nazir, Sabtu (1/6).

Puskesmas tersebut ada yang berada di jalur mudik, di antaranya seperti di rute menuju Kabupaten Inhil dari Kota Pekanbaru terdapat sembilan puskesmas.

Kemudian, rute Teluk Kuantan sampai dengan Air Molek ada delapan puskesmas. Untuk jalur mudik menuju Sumatera Barat terdapat tujuh puskesmas, dan menuju Dumai hingga Bagan Batu ada 11 puskesmas.


Sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan sekunder ada 16 rumah sakit pemerintah. Ia menjelaskan rumah sakit umum daerah (RSUD) tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau, di antaranya seperti RSUD Arifin Achmad, RSUD Bengkalis, RSUD Dumai dan RSUD Selat Panjang.

“Lalu ada RS siaga yakni rumah sakit swasta, ada 26 semuanya di Kota Pekanbaru,” ujarnya.

BACA JUGA:  Banyak Rumah Warga Rusak Akibat Angin Kencang, Legislator Minta Pemkot Langsa Beri Bantuan

Selain itu, ia mengatakan Dinas Kesehatan juga membentuk 100 posko kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Petugas medis yang bersiaga biasanya bergabung dengan posko arus mudik instansi lainnya.

Penyediaan fasilitas layanan ini juga dilengkapi dengan mobil ambulans. Seluruh puskesmas rata-rata sudah memiliki ambulans masing-masing. Meski begitu, ia mengatakan tetap disiagakan 60 mobil ambulans yang siaga di posko bersama angkutan mudik dengan Polri.

Ia berharap penyediaan fasilitas layanan kesehatan ini bisa merespon dengan cepat apabila terjadi kecelakaan selama cuti bersama maupun saat arus mudik Lebaran. Sebab, berdasarkan kejadian krisis kesehatan pada saat mudik Lebaran 2017 di puskesmas, RS maupun posko kesehatan lumayan banyak kasusnya.

Kasus luka ringan atau rawat jalan banyak ditangani di puskesmas yakni sebanyak 310 kasus, di RS 191 kasus dan di posko kesehatan 170 kasus.

“Yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan melalui himbauan di media dan pengecekan kesehatan pengemudi,” ujar Mimi Nazir.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Kasih Sayang Yang Menyembuhkan

Kasih sayang adalah sebuah kekuatan penyembuhan. Inilah diantaranya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi