UN di Jatim Anjlok, DPRD Minta Diknas Libatkan Lembaga Survei Independen

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Anjloknya nilai prestasi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/di Jatim mengundang keprihatinan Komisi E DPRD Jatim.

Legislatif yang menaungi bidang pendidikan ini minta Dinas Pendidikan Jatim untuk menggandeng pihak ketiga atau pihak independen melakukan survei yang menjadi penyebab anjlok nilainya UN di Jatim.

“Harus disurvei mengapa sampai anjlok. Jangan sampai berlarut-larut masalah ini. Harus segera diatasi,” ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Herry Sugihono di Surabaya, Senin (7/5).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan dengan berpedoman dengan hasil survei lembaga independen bisa diketahui cara untuk menerapkan metode baru untuk mendongkrak perbaikan nilai UN tahun depan.

“Harus dicari solusinya secepatnya. Diknas Jatim harus membuat terobosan. Jangan diam saja,” jelas pria asal Malang ini.

Sebelumnya, Kadiknas Jatim Saiful membeberkan bahwa nilai UN untuk tingkat SMA/SMK/MA di Jawa Timur pada tahun ini turun signifikan dibandingkan hasil ujian pada tahun lalu.

Persentase siswa yang mendapatkan nilai di bawah 55 bahkan mencapai 78,88 persen atau naik dibanding tahun lalu yang hanya 55,41 persen, kata Saiful usai pembagian Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) di Surabaya, Rabu (2/5).

“Untuk jenjang SMK, siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 174.283 dari 220.958 siswa. Tahun kemarin yang di bawah 55 mencapai 110.316 siswa,” kata mantan Kabadiklat Jatim ini.

Untuk jenjang SMA , siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 146.183 dari 172.105 siswa. Dengan demikian persentase siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 85,30 persen, meningkat dari tahun lalu yang hanya 85,13 persen.

Sementara untuk MA, persentase siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 96,34 persen, meningkat dari tahun lalu sebesar 95,41 persen. Tahun ini siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 95.980 dari 100.237 siswa. (Setya/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi