UN di Jatim Anjlok, DPRD Minta Diknas Libatkan Lembaga Survei Independen

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Anjloknya nilai prestasi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/di Jatim mengundang keprihatinan Komisi E DPRD Jatim.

Legislatif yang menaungi bidang pendidikan ini minta Dinas Pendidikan Jatim untuk menggandeng pihak ketiga atau pihak independen melakukan survei yang menjadi penyebab anjlok nilainya UN di Jatim.

“Harus disurvei mengapa sampai anjlok. Jangan sampai berlarut-larut masalah ini. Harus segera diatasi,” ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Herry Sugihono di Surabaya, Senin (7/5).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan dengan berpedoman dengan hasil survei lembaga independen bisa diketahui cara untuk menerapkan metode baru untuk mendongkrak perbaikan nilai UN tahun depan.

“Harus dicari solusinya secepatnya. Diknas Jatim harus membuat terobosan. Jangan diam saja,” jelas pria asal Malang ini.

Sebelumnya, Kadiknas Jatim Saiful membeberkan bahwa nilai UN untuk tingkat SMA/SMK/MA di Jawa Timur pada tahun ini turun signifikan dibandingkan hasil ujian pada tahun lalu.

Persentase siswa yang mendapatkan nilai di bawah 55 bahkan mencapai 78,88 persen atau naik dibanding tahun lalu yang hanya 55,41 persen, kata Saiful usai pembagian Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) di Surabaya, Rabu (2/5).

“Untuk jenjang SMK, siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 174.283 dari 220.958 siswa. Tahun kemarin yang di bawah 55 mencapai 110.316 siswa,” kata mantan Kabadiklat Jatim ini.

Untuk jenjang SMA , siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 146.183 dari 172.105 siswa. Dengan demikian persentase siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 85,30 persen, meningkat dari tahun lalu yang hanya 85,13 persen.

Sementara untuk MA, persentase siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 96,34 persen, meningkat dari tahun lalu sebesar 95,41 persen. Tahun ini siswa yang mendapat nilai di bawah 55 mencapai 95.980 dari 100.237 siswa. (Setya/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan