Polda Jatim Terjunkan Tim Data Korban Miras di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah Jawa Timur menerjukan tim guna melihat kebenaran dan mendata jumlah korban-korban akibat minuman keras oplosan di Kota Surabaya.

“Yang meninggal masih didalami. Versi media macam-macam ada yang 13 dan 15. Kami turunkan tim untuk melihat kebenarannya. Jangan meninggal karena yang lain dibilang karena minuman keras. Nanti akan digali dari segi fisik, keterangan dokter, apakah dari muntahannya, jangan mati-mati dikumpulin karena minuman keras,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin di Surabaya, Kamis (26/4).

Pihak kepolisian, lanjut dia, tidak akan menutup-nutupi jumlah korban yang akibat minuman keras oplosan. Dia menegaskan, minuman keras terutama yang oplosan adalah musuh bersama untuk itu telah jajarannya diperintahkan untuk memeranginya.

“Kami tidak menutup-nutupi. Kami tidak dapat apa-apa karena minuman keras musuh kita bersama. Hajar, hajar saja,” ujarnya.

Guna membuat efek jera untuk produsen minuman keras oplosan, Machfud sudah rumuskan pasal-pasal yang dapat menahan produsen dan menahan pengedar jika memang itu minuman keras oplosan.

Menurutnya, baik itu dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang kesehatan dan juga Undang-undang Pangan, jika dapat membahayakan keselamatan orang lain maka patut untuk dihukum.

“Kita melihat jangan hanya kena tim ini, apalagi sudah menimbulkan korban banyak ini. Kalau tindak pidana ringan (tipiring), enak amat cuman dikasih tipiring. Ini dikasih pasal pemberatan,” katanya.

Pihak kepolisian akan gencar melakukan operasi untuk minuman keras oplosan yang mengakibatkan orang mati, apalagi memproduksi tanpa izin dengan skala besar walau hanya sekelas kampung, seperti yang terjadi di Tuban, di Kediri.

Machfud menyatakan, pihaknya akan lebih mengedepankan pencegahan. Untuk itu polisi akan berkoordinasi dengan pihak lain, seperti kejaksaan itu bersama-sama melakukan pencegahan.

“Kalau ilegal kami tindak. Tapi kalau polisi terlibat, pasti akan ditindak. Polisi tahu hukum, jangan melanggar hukum. Kami tidak tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Humas Rumah Sakit Umum Dr Soetomo Surabaya dr Pesta Manurung mengungkapkan, hingga Rabu (25/4), ada delapan orang yang meninggal dunia akibat menuman keras dan 14 yang dirawat di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....