Pemerhati Satwa Usulkan Tiket Masuk KBS Naik

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Pemerhati dan pegiat satwa Singky Soewadji mengusulkan agar Wali Kota Surabaya menaikkan tarif tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang sejak delapan tahun belum mengalami kenaikan, melainkan tetap Rp15 ribu.

“Selama harga tiketnya masih tetap, maka manajemen saat ini tidak akan mampu melakukan inovasi apapun. Meski Pemkot Surabaya menyuntik dana penyertaan modal, sementara banyak kandang satwa dan infrastruktur lain yang butuh perbaikan,” kata Pemerhati Satwa Singky Soewadji di Surabaya, Senin (9/4).

Menurut dia, Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tidak akan mampu melakukan perbaikan selama tidak diberikan otoritas untuk pengelolaan Harga Masuk Tiket (HTM) oleh Wali Kota Surabaya.

Singky berpendapat kebijakan Wali Kota Surabaya yang bersikukuh untuk tidak akan menaikan harga tiket dengan alasan membantu dan meringankan masyarakat Surabaya dinilai kurang pas karena faktanya mayoritas pengunjung justru berasal dari luar daerah.


Terkait suntikan dana APBD dengan nomeklatur penyertaan modal, Singky mengatakan bahwa dana yang digelontorkan Pemkot Surabaya tersebut hanya berguna di masa transisi pengambilalihan selanjutnya tidak diperlukan lagi.

Hal ini, lanjut dia, dikarenakan manajemen KBS sudah mampu dengan pengelolaan harga tiket masuk, apalagi secara manajemen keuangan, pembukuannya juga harus terpisah antara omset dan penyertaan modal.

“Artinya, manajemen KBS tidak bisa serta merta menggunakan dana suntikan itu untuk perbaikan infrastruktur apalagi untuk kebutuhan satwa,” katanya.

BACA JUGA:  Balok Tol Pasuruan-Probolinggo Ambruk, Satu Pekerja Tewas

Terkait kondisi manajemen PDTS KBS saat ini, Singky mengatakan jika secara manajemen sudah ada perbaikan karena sudah bisa bekerja bersama-sama. Namun terkait masa depan KBS, Singky masih pesimitis KBS bisa berkembang lebih baik.

“Secara manejemen, tidak ada masalah. Tetapi jika dikaitkan dengan kebijakan wali kota soal HTM, maka PDTS KBS ini sama saja dengan bunuh diri, karena besar pasak dari pada tiang, antara pemasukan dengan pengeluaran tidak berimbang, artinya terus merugi setiap tahunnya,” katanya.

Meski demikian, Singky tetap akan memperhatikan perkembangan KBS karena dirinya juga punya kepentingan soal masa depan satwa di dalamnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menolak adanya rencana menaikkan tarif masuk KBS dari Rp15 ribu menjadi Rp25 ribu. Menurut Risma, tujuan KBS bukan untuk keuntungan, melainkan menjadi tempat rekreasi yang murah bagi warga Kota Pahlawan.

Sejak awal pengambilalihan KBS pada pertengahan 2013, ia menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya sudah siap menanggung seluruh biaya operasional kebun binatang dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tri Rismaharini menjelaskan ada beberapa pihak yang bekerja sama dengan KBS, antara lain untuk penyediaan makanan satwa. “Ada reklame, ada CSR, itu bisa dimanfaatkan juga untuk membantu KBS. Sumber-sumber pendapatan di luar tiket ini yang harus dioptimalkan,” katanya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Serangan Jantung, Tidak Hanya Disebabkan Oleh Kolesterol

Kolesterol yang tinggi memang penting sebagai faktor risiko, penyebab serangan jantung, tapi perlu diketahui bahwa kolesterol tidak berdiri sendiri, ada faktor risiko lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi