Kemenhub Janjikan Beri Subsidi Pengurusan Uji KIR Taksi Online

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Perhubungan (Kemnhub) menjanjikan akan memberikan subsidi biaya untuk pengurusan uji kendaraan bermotor (kir) bagi mobil atau kendaraan taksi berbasis aplikasi dalam jaringan (online).

“Hari ini telah kami berikan subsidi untuk pengurusan SIM A Umum. Selanjutnya telah kami programkan subsidi untuk pengurusan uji kir,” kata Menteri Perhubunhan Budi Karya Sumadi, di sela meninjau pelaksanaan subsidi pengurussan SIM A Umum bagi 200 pengendara taksi online di Surabaya, Jatim, Selasa (27/2).

Dia mengatakan, uji kir dan SIM A Umum adalah mutlak harus diurus oleh pengemudi taksi online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Kemudahan pengurusan ini kami berikan demi memberi jaminan keamanan dan keselamatan para penumpang,” ujarnya.

Budi menjelaskan, uji kir bagi segenap kendaraan taksi online ini nantinya adalah tahapan untuk kemudian mengurus jasa raharja putra, yaitu terkait kuota penumpang, serta jasa raharja, yang merupakan asuransi bagi para penumpang jika terjadi kecelakaan.

“Jika sudah diliakukan uji kir, selanjutnya bisa mengurus jasa harja untuk asuransi penumpang. Sehingga jika terjadi kecelakaan, semuanya sudah terkover,” ucapnya.

Menteri Budi juga memastikan tanda dari uji kir nantinya tidak ditempel di badan kendaraan, melainkan cukup dikalungkan di mesin kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi menyambut baik pemerintah yang telah mencanangkan pemberian subsidi pengurusan uji kir bagi kendaraan taksi online.

“Karena selama ini ada keengganan bagi pengendara taksi online untuk mengurus SIM A Umum dan uji kir. Sekarang telah diberikan subsidi pengurusan SIM A Umum dan selanjutnya akan diberikan juga subsidi uji kir,” tuturnya.

Wahid menjelaskan, untuk subsidi SIM A Umum pemerintah telah memberi keringanan biaya pengurusan sebesar Rp100 ribu, dari tarif normal senilai Rp175 ribu, sedangkan untuk subsidi uji kir, pemerintah rencananya akan menggratiskan seluruh biayanya.

“Biasanya biaya uji kir itu Rp95 ribu. Rencananya Kemenhub memberi subsidi dengan menanggung seluruh biayanya. Selanjutnya kami tinggal menunggu subsidi dari Kemenhub ini,” ucapnya.

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai sekarang telah mengeluarkan izin prinsip terhadap sebanyak 2.418 kendaraan taksi daring. Selain itu, juga telah mengeluarkan izin operasional kepada sebanyak 140 kendaraan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER