SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran ijazah secara nasional, dan sikap perguruan tinggi dalam pesta politik 2018 di Jawa Timur.
Rektor Universtias Negeri Jember Moh. Hasan mengatakan bahwa istilah paguyuban digunakan untuk menamai perkumpulan ini agar Jawa Timur selau terjaga silaturahimnya.
“Dengan maksud, subtansi di Jatim kita ingin selalu guyub, kalau pimpinan di Jatim ini guyup silaturahmi berjalan lancar, Insya Allah masalah-masalah itu bisa diselesaikan bersama, dan memang betul kami terbuka betul membahas masalah,” kata pria yang juga Ketua Paguyuban Rektor PTN se-Jatim pada SERUJI, Selasa (20/2).
Pertemuan tertutup yang diadakan di ruang pertemuan Twin Tower UIN Sunan Ampel Surabaya itu, menegaskan tiga hal; pertama, terkait sekolah-sekolah yang telah mengisi data siswa untuk pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri.
“Dilaporkan 30% yang sudah mengisi, dan itu kebanyakan sekolah swasta, itu gak apa-apa karena haknya. Yang jelas sudah ditawarkan semuanya,” ungkapnya.
Pembahasan kedua, terkait masalah ijasah palsu, paguyuban rektor se-Jatim itu akan menentukan sikap dan solusi jika dirasa patut dibuat.
“Mengenai surat edaran Dirjen dengan penomoran ijasah nasional, itu direncanakan untuk antisipasi agar tidak terjadi lagi ijasah palsu, nah itu, kita diskusikan untuk menentukan sikap,” katanya.
Yang terkhir, membahas tentang penegasan sikap terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung di Jawa Timur. Mereka secara tegas tidak akan terlibat praktik dukung mendukung pasangan calon Pilgub Jatim 2018.
“Kita sebagai PTN tidak boleh terjun untuk dukung mendukung salah satu calon,” tegasnya.
Namun perguruan tinggi berkewajiban untuk ajak masyarakat berpartisipasi memanfaatkan proses demokrasi yang berlangsung demi mewujudkan kesejahteraan bersama. “Tapi yang penting adalah kita mengajak untuk manfaatkan proses demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Ini kan hanya proses memilih semata,” ujarnya.
Pihaknya berharap adanya proses demokrasi ini menjadi kesempatan peningkatan kesejahteraan.
“Kita kan dari suatu institusi pemerintahan, yang jelas secara prinsip kami semua ingin agar demokrasi ini menjadi kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Luhur/SU05)
