Forkopimda Jatim Libatkan FKUB Perangi Hoax

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menggelar “cangkrukan” (pertemuan, red) bersama tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Mapolda Jatim, Jumat (16/3).

Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama dan menolak ujaran kebencian dan hoax untuk mendukung suksesnya Pemilukada 2018 Jatim.

Gubernur Jatim Soekarwo di hadapan unsur Kepolisian, TNI dan tokoh agama mengatakan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan Pilkada 2018 dan mendukung Polri untuk membasmi informasi hoax. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk selalu menyebarkan kebenaran.

“Kami mendukung pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai, dan tertib. Kami mendukung Pilkada berjalan secara demokrasi sesuai aturan hukum,” ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Pakde Karwo mengatakan, hasil pengamatan TNI/Polri isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) sangat berbahaya bagi masyarakat, maka pentingnya melakukan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan.

“Oleh sebab itu, kami mengajak elemen bangsa baik umat beragama, mahasiswa, dosen, tokoh masyarakat, ormas, dan terutama media sebagai penyebar berita, maka hal ini menjadi prioritas bahwa kita komitmen memerangi Hoax,” katanya.

Pakde Karwo juga mendukung terkait usulan adanya lembaga khusus yang akan menyiarkan tentang informasi kebenaran bukan kebencian. Program itu, kata Pakde akan menjadi program ad hoc yang menjadi prioritas di Jatim.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menambahkan, pihaknya akan terus
memantau perjalanan Pilkada Serentak 2018. Selain itu pihaknya juga akan berupaya menindak bagi yang menyebarkan informasi hoax. Oleh karenanya, hal ini menjadi perhatian khusus demi ketentraman Indonesia, khususnya Jatim.

“Ini kami undang para tokoh agama, FKUB tidak hanya di tingkat provinsi tapi diharapkan di tingkat Polres dan Polsek untuk sama-sama menjaga keamanan di Jatim terutama melawan hoax. Fatwa ulama sudah ada yang melarang ujaran kebencian. Peran ulama dakwah, dan kami titip pesan itu,” tuturnya.

Suasana acara cangkrukan FKUB Jatim, di Mapolda Jatim, Jumat (16/3/2018) (foto:Devan/SERUJI)

Machfud mengapresiasi Gubernur yang akan memberikan dukungan terhadap kegiatan ini serta lembaga khusus yang menyiarkan informasi kebenaran. Tim itu nantinya dibentuk tim dari pemprov, ahli IT, Kodam untuk sama-sama menjaga berita yang tidak benar.

Kegiatan Deklarasi FKUB yang diadakan Forkopimda Jatim ini menghadirkan tokoh agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. (Devan/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.