DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Revitalisasi Gedung THR

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat segera merevitalisasi gedung Taman Hiburan Rakyat Surabaya di Jalan Kusuma Bangsa yang dinilai tidak layak.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Kamis (24/5), mengatakan pihaknya menilai revitalisasi THR penting mengingat 85 persen kondisi fisik THR cukup memprihatinkan.

“Apalagi seluruh properti gedung pertunjukkan di THR sudah tidak layak dan membahayakan pengunjung,” kata Agutin.

Menurut dia, dengan APBD Surabaya 2018 yang nilainya cukup besar atau sekitar Rp9,2 triliun ini seharusnya ada kontribusi untuk revitalisasi THR agar kedepan tempat hiburan itu bisa diminati warga.

Bahkan, ia bersama anggota Komisi D melakukan inspeksi ke THR pada Rabu (23/5) utnuk melihat langsung kondisi bangunan THR yang merupakan salah satu aset Pemkot Surabaya.

Hal ini, lanjut dia, dikarenakan PT Sasana Boga akan mengembalikan pengelolaan THR kepada Pemkot Surabaya pada April 2019.

“Makanya kami ingin melihat langsung kondisi gedung THR yang katanya kumuh,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta kepada Pemkot Surabaya agar segera memulai pembuatan Detailed Engineering Design (DED) atau pembuatan dokumen rancangan teknik terinci terkait revitalisasi gedung tersebut sejak awal.

“Kalau wali kota akan memindahkan kegiatan pementasan budaya di THR seperti ludruk, ketoprak, wayang orang dan stan ke gedung tersebut, tetap saja masih memerlukan pembenahan di beberapa tempat dan itu menyangkut soal anggaran,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPRD Surabaya selama empat periode ini berharap, agar perencanaan dan penganggarannya tidak terlambat karena akibatnya realisasi revitalisasi gedung tersebut masih harus menunggu anggaran berikutnya.

“Kalau menunggu lagi, kondisinya akan semakin parah karena tidak terurus. Maka sebaiknya kita songsong saja serah terima pengelolaan THR itu dengan perencanaan dan dukungan anggaran yang matang,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan