BKD: 153 PNS Sidoarjo Pensiun

SIDOARJO, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 153 pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memasuki masa pensiun pada periode Mei-Juli tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sri Witarsih, Rabu (11/4) mengatakan, untuk Mei 54 orang, Juni 50 orang dan Juli 49 orang.

“Pelepasan PNS yang memasuki masa purna tugas merupakan bentuk penghargaan kepada PNS yang akan pensiun. Pemkab Sidoarjo ingin mengucapkan terima kasih kepada PNS Sidoarjo atas pengabdiannya selama ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo juga memberikan tali asih dari dana sosial Korpri PNS akan diberikan dan SK pensiun PNS juga akan diberikan dalam kesempatan tersebut.

“Kami juga menyampaikan informasi kemudahan program layanan Taspen Proaktif sekaligus informasi pembayaran tabungan pensiun,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, PNS saat ini harus paham informasi teknologi (IT).

“Saat ini, IT sudah menjadi mitra kerja. Kemajuan IT akan menjawab pelayanan masyarakat yang prima. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah PNS hang ada di kabupaten setempat.

Ia mengatakan, jumlah PNS yang pensiun setiap tiga bulan cukup besar dan penerimaan PNS sebagai gantinya tidak ada. Oleh karena itu, PNS yang ada saat ini harus dimaksimalkan potensinya.

“Pegawai tidak melek IT pasti ketinggalan, bagi yang muda-muda, dunia itu harus ditekuni, karena kedepan IT sudah menjadi mitra kerja, mitra untuk bekerja,” ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada PNS yang akan memasuki masa purna tugas untuk tetap bersyukur meski nantinya masa tugas birokrasi telah berakhir dan tidak menjadi batasan untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Peran aktif di dalam masyarakat masih dibutuhkan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang dinamis dan kreatif. Untuk itu nantinya para pensiunan diharapkan dapat tetap berpartisipasi aktif di dalam masyarakat,” ujarnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER