BKD: 153 PNS Sidoarjo Pensiun

SIDOARJO, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 153 pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memasuki masa pensiun pada periode Mei-Juli tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sri Witarsih, Rabu (11/4) mengatakan, untuk Mei 54 orang, Juni 50 orang dan Juli 49 orang.

“Pelepasan PNS yang memasuki masa purna tugas merupakan bentuk penghargaan kepada PNS yang akan pensiun. Pemkab Sidoarjo ingin mengucapkan terima kasih kepada PNS Sidoarjo atas pengabdiannya selama ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo juga memberikan tali asih dari dana sosial Korpri PNS akan diberikan dan SK pensiun PNS juga akan diberikan dalam kesempatan tersebut.


“Kami juga menyampaikan informasi kemudahan program layanan Taspen Proaktif sekaligus informasi pembayaran tabungan pensiun,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, PNS saat ini harus paham informasi teknologi (IT).

“Saat ini, IT sudah menjadi mitra kerja. Kemajuan IT akan menjawab pelayanan masyarakat yang prima. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah PNS hang ada di kabupaten setempat.

BACA JUGA:  SMKN 3 Surabaya Terapkan Siswanya Berwirausaha Melalui Aplikasi Digital

Ia mengatakan, jumlah PNS yang pensiun setiap tiga bulan cukup besar dan penerimaan PNS sebagai gantinya tidak ada. Oleh karena itu, PNS yang ada saat ini harus dimaksimalkan potensinya.

“Pegawai tidak melek IT pasti ketinggalan, bagi yang muda-muda, dunia itu harus ditekuni, karena kedepan IT sudah menjadi mitra kerja, mitra untuk bekerja,” ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada PNS yang akan memasuki masa purna tugas untuk tetap bersyukur meski nantinya masa tugas birokrasi telah berakhir dan tidak menjadi batasan untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Peran aktif di dalam masyarakat masih dibutuhkan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang dinamis dan kreatif. Untuk itu nantinya para pensiunan diharapkan dapat tetap berpartisipasi aktif di dalam masyarakat,” ujarnya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi