KM-ITB Minta Pemerintah Tidak Serampangan Kelola Negara

Jakarta, Seruji.com. Mahasiswa akhirnya bereaksi. Menanggapi berbagai beberapa kebijakan/tindakan pemerintah yang dipandang berpotensi menyengsarakan rakyat serta melemahkan daya beli masyarakat pada awal 2017 ini, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) menyampakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. “Pemerintah : Berhenti Serampangan Kelola Negara,” demikian judul yang mereka berikan.

Dalam surat yang ditandatangani Muhammad Mahardhika Zein Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan Koordinator Isu Energi Aliansi BEM Seluruh Indonesia tersebut, KM-ITB menyatakan keberatan atas. Secara legal, mahasiwa juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada lima masalah yang dipersoalkan mahasiswa melalui surat terbuka tersebut. Pertama mengenai kenaikan BBM sesuai harga pasar. Kenaikan harga sebesar Rp 300 per liter yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor Kpts -002/F00000/2017-S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017 dengan harga berbeda di setiap wilayah, menurut KM-ITB bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, mereka mengacu pada Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 14, yang menjelaskan bahwa Harga Dasar dan Harga Eceran BBM  ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Tak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar, menurut mahasiswa juga bertentangan terhadap Putusan MK Perkara No. 002/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa ketentuan harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar bertentangan dengan UU 1945 pasal 28 ayat (2) dan (3).

Masalah kedua yang mereka kritisi adalah pencabutan subsidi-listrik untuk pelanggan rumah tangga 900 Volt Ampere yang dianggap mencekik bagi sebagian masyarakat pelanggan PLN. Kendati pemerintah sudah menjelaskan bahwa pencabutan bertahap itu dilakukan karena subsidi kurang tepat sasaran (hanya 4,1 juta dari pelanggan yang dianggap berhak, 22,9 juta pelanggan lainnya dianggap golongan mampu), mahasiswa menilai hal itu akan memiliki efek berantai yang mendorong peningkatan inflasi selain memperluas fiskal, dan secara mikro akan melemahkan daya beli masyarakat.

“Masyarakat yang terkena dampak tentu akan merasakan “pemiskinan relatif” yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang diterima karena kebutuhan pengeluaran yang perlu ditunaikan untuk membayar listrik yang melonjak 143% hingga Mei 2017,” demikian yang mereka tulis.

Perihal anggapan adanya kesalahan alokasi subsidi listrik, mahasiswa menyarankan agar dilakukan program konversi masal pelanggan 900 VA yang terkategori rumah tangga mampu ke level 1300VA atau 2200 .

Masalah ketiga yang mereka kemukakan adalah masa depan hilirisasi Minerba pasca Perubahan ke-IV PP 23/2010. Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Keempat PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sedang dibahas dan akan ditetapkan menjadi PP dalam waktu dekat. KM-ITB mengakui ada hal positif yang didapat melalui RPP tersebut yaitu renegosiasi kontrak KK yang mestinya dapat berlangsung relatif lebih mudah. Namun pembicaraan perpanjangan kontrak yang dimajukan dari jadwal 2019 menjadi 2016 (untuk masa kontrak baru setelah tahun 2021) dinilai bertentangan dengan visi mengenai Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Penetapan RPP ini menurut mereka akan sangat menyalahi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pasalnya, ketentuan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang mestinya selambat-lambatnya dilaksanakan 5 tahun yakni pada tahun 2014, diperpanjang lagi hingga 2017. KM-ITB juga menyoroti kebijakan yang mengijinkan komoditas minerba boleh dijual dalam jumlah dan waktu tertentu tanpa proses pemurnian terlebih dahulu. Selain itu mereka juga menyoroti data perkembangan ekspor bijih tembaga yang menunjukan lonjakan paling tinggi dalam kurun 2008-2011 yakni 11x lipat.

Perihal ke-empat yang menjadi sorotan KM-ITB adalah kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), TNKB dan BPKB yang dinilai memberatkan masyarakat. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat itu, menurut mahasiswa sekadar langkah praktis pemerintah untuk mendongkrak pendapat negara terutama yang bersumber dari non pajak (PNBP). Meski diyakini pengenaan biaya tinggi pada administrasi kendaraan bermotor bisa mengurangi konsumsi masyarakat terhadap pembelian/penggunaan kendaraan pribadi, mahasiswa mempertanyakan kebijakan tersebut apakah hasilnya akan digunakan untuk subsisi dan pengembangan transportasi publik secara spesifik (earmarked allocation) atau hanya masuk kedalam pemasukan PNBP secara umum (melting-pot allocation).

“Bahkan diyakini, kenaikan harga administrasi kendaraan bermotor dari PNBP ini adalah strategi untuk menambal kegagalan realisasi amnesty pajak,” tulisan selanjutnya. Secara lebih khusus mahasiswa menyayangkan kesan saling lempar tanggungjawab serta minim koordinasi antara Kepala Kepolisian, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan bahkan Presiden sendiri yang menambah kebingunan masyarakat.

Terakhir, mereka mengangkat problem kerukunan nasional dan konflik horisontal di masyarakat. Rencana Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM RI, Wiranto terkait Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional menurut mereka adalah lelucon budget spending di tengah upaya pemerintah mendongkrak pemasukan APBN.

“Apakah pembuatan Dewan Kerukunan Nasional ini karena Urusan Pemerintahan Umum yang seharusnya dilaksanakan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan didekonsentrasikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Camat serta ditunjang oleh Forkopimda ini tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang? Ataukah karena Menkopolhukam Wiranto tidak mengerti bahwa ada Undang-Undang yang menyatakan hal tersebut? Ataukah memang suka belanja supaya terlihat kerja?”demikian yang mereka tullis.

Berdasarkan empat problem tersebut, KM-ITB mengimbau Presiden berhenti mengelola negara secara serampangan dan senantiasa hadir sebagai solusi dalam berbagai permasalah yang ada di negeri ini, bukan malah memperkeruh suasana. Apabila dalam waktu 90 hari tidak ada tanggapan serius dari pemerintah, mereka mengancam akan melakukan aksi, memobisasi masaa di Gedung DPR/MPR RI supaya MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Joko Widodo selaku Presiden Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atas tindakan-tindakan Pemerintahan yang tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rur/ls)

Keterangan foto: Ilustrasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.