KPK Akan Lakukan Pemeriksaan Sejumlah Instansi di Sulawesi Tenggara

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (23/4) besok, akan melakukan serangkaian pemeriksaan di beberapa instansi di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten serta Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Pemeriksaan difokuskan dua hari untuk instansi di lingkungan Kabupaten dan Kota, kemudian satu hari penuh yakni pada 25 April untuk instansi di lingkungan Pemprov.

Gubernur Sultra H Ali Mazi, mengingatkan sejumlah pejabat Kepala Dinas harus siap diperiksa dan memberi jawaban yang tepat dan benar setiap pertanyaan KPK.

Pemeriksaan oleh pihak KPK tersebut dilakukan berkait dengan semangat Sulawesi Tenggara mulai tahun ini menjadi daerah yang bersih dari kasus kasus korupsi.

“Saya tidak ingin ada instansi yang raportnya merah karena korupsi, saya juga tidak ingin ada instansi di Sultra dipimpin oleh orang yang tidak punya otak,” tegas Gubernur Ali Mazi, di Kendari, Senin (22/4).

Sebelumnya, berbagai tokoh dan ulama menyampaikan usulan ke Gubernur agar mengupayakan di hari jadi Sultra yang ke 55 pada 27 April ini sebagai momentum menjadikan Sultra bersih dari kasus korupsi.

“Soalnya, dalam 10 tahun terakhir daerah ini marak diberitakan secara nasional hanya karena kasus korupsi dan penangkapan pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota Kendari oleh KPK karena korupsi. Kami jadi malu,” ujar seorang ulama di Kendari.

Menurut Gubernur dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, dirinya dan Wakil Gubernur, H Lukman Abunawas punya tekad yang kuat untuk membersihkan Sultra dari kasus kasus koruosi.

Untuk itu, ia mohon dukungan semua pihak, dan setiap pejabat di level apapun yang baru dilantik harus menandatangani fakta integritas yang berisikan janji pejabat untuk tidak melakukan korupsi.

“Jika melanggar akan disanksi tegas dan dipecat,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Gusti, menambahkan, ada beberapa instansi yang jadi sorotan KPK dalam pemeriksaan besok.

“Dinas ESDM, Bapenda, Bappeda, BPKAD, Dinas Pelayanan Penanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan inspektorat Sultra. Semua instansi itu dinilai menyimpan banyak data yang diperlukan KPK,” ungkap Gusti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.