KPK Akan Lakukan Pemeriksaan Sejumlah Instansi di Sulawesi Tenggara

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (23/4) besok, akan melakukan serangkaian pemeriksaan di beberapa instansi di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten serta Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Pemeriksaan difokuskan dua hari untuk instansi di lingkungan Kabupaten dan Kota, kemudian satu hari penuh yakni pada 25 April untuk instansi di lingkungan Pemprov.

Gubernur Sultra H Ali Mazi, mengingatkan sejumlah pejabat Kepala Dinas harus siap diperiksa dan memberi jawaban yang tepat dan benar setiap pertanyaan KPK.

Pemeriksaan oleh pihak KPK tersebut dilakukan berkait dengan semangat Sulawesi Tenggara mulai tahun ini menjadi daerah yang bersih dari kasus kasus korupsi.

“Saya tidak ingin ada instansi yang raportnya merah karena korupsi, saya juga tidak ingin ada instansi di Sultra dipimpin oleh orang yang tidak punya otak,” tegas Gubernur Ali Mazi, di Kendari, Senin (22/4).

Sebelumnya, berbagai tokoh dan ulama menyampaikan usulan ke Gubernur agar mengupayakan di hari jadi Sultra yang ke 55 pada 27 April ini sebagai momentum menjadikan Sultra bersih dari kasus korupsi.

“Soalnya, dalam 10 tahun terakhir daerah ini marak diberitakan secara nasional hanya karena kasus korupsi dan penangkapan pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota Kendari oleh KPK karena korupsi. Kami jadi malu,” ujar seorang ulama di Kendari.

Menurut Gubernur dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, dirinya dan Wakil Gubernur, H Lukman Abunawas punya tekad yang kuat untuk membersihkan Sultra dari kasus kasus koruosi.

Untuk itu, ia mohon dukungan semua pihak, dan setiap pejabat di level apapun yang baru dilantik harus menandatangani fakta integritas yang berisikan janji pejabat untuk tidak melakukan korupsi.

“Jika melanggar akan disanksi tegas dan dipecat,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Gusti, menambahkan, ada beberapa instansi yang jadi sorotan KPK dalam pemeriksaan besok.

“Dinas ESDM, Bapenda, Bappeda, BPKAD, Dinas Pelayanan Penanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan inspektorat Sultra. Semua instansi itu dinilai menyimpan banyak data yang diperlukan KPK,” ungkap Gusti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan